Video

Gesek Terus dan Indonesia kian Maju

KEHEBOHAN soal pembayaran tol dengan uang elektronik mulai Oktober ini menjadi penanda Indonesia bergerak menuju less cash society, transaksi dengan uang tunai kian diminimalkan.

Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Eni Vimaladewi Panggabean, pada Kamis (19/10) di kantornya mengenai ikhtiar menyiapkan peradaban baru dalam bertransaksi di Indonesia.

Apa yang melatari kampanyekan transaksi elektronik?
Ini tidak terlepas dari kegiatan nontunai yang dirasakan bukan hanya oleh negara kita, juga negara lain, membuat transaksi lebih cepat, aman, nyaman, lebih mudah, serta efisien karena kita tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak.
Uang elektronik ini hanya salah satu bagian dari transaksi nontunai. Kita mengenal istilahnya, pembayaran menggunakan kartu ATM, debit, kredit, kemudian uang elektronik.
Uang elektronik sifatnya untuk sesuatu yang masif dan cepat, misalnya, untuk moda transportasi. Alasan lainnya, korelasi yang positif antara nontunai dengan konsumsi, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Di lingkup ASEAN, memang kita tak termasuk negara yang paling cepat dalam menerapkan uang elektronik, apalagi kalau dibandingkan dengan Eropa maupun Amerika. Sebabnya, kalau dilihat dari data Bank Dunia, untuk Indonesia, masyarakat yang sudah berbank, baru sekitar 34% pada 2014. Sementara itu, negara-negara lain, misalnya, Eropa, 60%-90%, bahkan Swedia hampir 99%.
Kita punya yang namanya Strategi Keuangan Inklusif, ada rancangan agar kita mencapai 75% masyarakat yang berbank pada 2019.

Setelah Gerakan Nasional Non Tunai dikampanyekan, bagaimana respon masyarakat?
Kalau dilihat dari progresnya, kami punya data luar biasa, total pembayaran menggunakan kartu naik 70%, dibandingkan 2014, ketika Gerakan Nasional Nontunai oleh Bank Indonesia dicanangkan. Volume total transaksi naik 70% untuk semua kartu, yaitu kartu debit, kredit dan uang elektronik.
Bahkan, uang elektronik, naik sampai 400%, tapi kontribusinya masih kecil, baru 11% dari total transaksi nontunai. Kontribusi nontunai terbesar debit, kartu kredit, dan sisanya uang elektronik.
Penyebab kontribusi uang elektronik masih minim, karena penggunaannya untuk moda transportasi, bukan untuk berbelanja dalam jumlah besar, seperti misalnya berbelanja dengan kartu debit.
Kendala utama kampanye ini sifat masyarakat, mereka belum terbiasa menggunakan uang non tunai, itu yang harus diubah. Kami melakukan edukasi misalnya dengan kementerian, perbankan, asosiasi, untuk terus menggiatkan gerakan nontunai. Kami juga membutuhkan bantuan semua pihak untuk menyukseskan gerakan ini.

Apakah memungkinkan seluruh penduduk Indonesia menggunakan uang elektronik?
Kalau dilihat dari perkembangannya, memang luar biasa dan masif. Kalau kita lihat bantuan sosial pemerintah, untuk 2017 ada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 6 juta untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga peredaran uang elektronik tersebar di seluruh Indonesia.
Daerah-daerah luar Jawa pun sudah mulai memberikan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera, uang elektronik dan nontunai.
Begitu pula penggunaan nontunai di tol, itu juga di seluruh Indonesia, datanya menggembirakan, sudah 86% dari total transaksi.
Kami optimistis target 31 Oktober tercapai karena sekarang juga ada penjualan kartu yang diberikan promosi luar biasa oleh perbankan, saldonya Rp50 ribu, tetapi dijual Rp50 ribu, dan seterusnya, tapi setelah 31 Oktober tentunya akan diberlakukan lagi tambahan pada harga kartu.
Presiden Joko Widodo juga turut memperkenalkan di berbagai kesempatan, penggunaan kartu keluarga sejahtera tersebut.
Pada 2018, menurut Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerimanya 10 juta, artinya peningkatannya semakin meningkat.

Ada berapa kategori uang elektronik yang digunakan masyarakat, mana yang paling banyak digunakan dan apa alasannya?
Dilihat dari penyimpanannya, ada cip, jumlahnya 87% seperti yang biasa digunakan di tol serta chip based, itu.
Kalau dari segi pencatatan, ada unregistered yang tap and go, untuk hal-hal yang cepat seperti transportasi serta dan registered untuk bantuan sosial, harus aman, ada PIN, password, serta tidak bisa dipakai orang lain.

Bagaimana BI memastikan transaksinya aman?
Kami membuat batasan maksimum chip based unregistered Rp1 juta, sementara yang registered Rp10 juta.
Jadi, kami sudah mengamankan agar tidak terlalu besar risikonya, tapi memang harus hati-hati karena uang ini di saku kita, karena harus cepat, seperti di tol, kereta api, Trans-Jakarta. Pembatasan deposit ini juga untuk mencegah pencucian uang namun cukup untuk melakukan transaksi. Jadi kiatnya, jaga baik-baik seperti uang di dompet.

Selain tol, sektor apa lagi yang nantinya akan diwajibkan transaksi elektronik?
Pemerintah sudah punya milestone, program bantuan sosial, akan ditingkatkan menjadi 10 juta penerima dan ini akan meningkatkan penggunaan uang elektronik.
Kemudian akan ada proyek Kementerian PUPR, Multi Lane Free Flow (MLFF), ini atas arahan Presiden agar sama dengan negara-negara lain. Kendaraan tidak perlu mengurangi kecepatan, tetap meluncur saat membayar tol, dimulai akhir 2018. Lalu, juga akan diperluas ke sektor transportasi lain seperti MRT, LRT serta perparkiran.

Pihak penerbit uang elektronik mengaku tidak mendapatkan keuntungan dalam menerbitkan, hanya untuk memupuk loyalitas nasabah, bagaimana BI melihatnya?
Sebetulnya krusial bagaimana bank mengelola jumlah kartunya, kalau masalah untung rugi tergantung yang berhasil dijual atau omsetnya.
Tentunya, dengan banyaknya penerbit, ada yang kecil size-nya dan besar sekali. Gap ini tidak bisa kita samakan, masing-masing mempunyai perhitungan sendiri. Memang jumlah kartu, semakin besar dijual, bank juga mendapatkan margin. Tapi, profit atau tidaknya, kita serahkan masing-masing.

Apa dampak domino yang diharapkan dari gerakan non tunai ini?
Bagi pengguna lebih nyaman, aman, cepat, artinya kenyamanan buat pengguna.
Dari segi ekonomi, kita juga punya Gerbang Pembayaran Nasional, untuk melakukan interkoneksi, interoperate antarsesama penerbit.
Akan ada pula efisiensi, semuanya berpadu menghasilkan kestabilan. BI melihatnya dari sudut kebijakan moneter, dan tentunya transmisi kebijakan moneter itu menjadi lebih mudah dan lancar dengan adanya penggunaan nontunai tersebut yang salah satunya adalah uang elektronik. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pencucian uang, karena serba tercatat.
Hal penting lagi, dengan pencatatannya, tata kelola akan lebih baik, dari segi regulator dan konsumen, lebih transparan dan teratur. Perubahan kultur juga akan membuat transaksi lebih bersih secara kesehatan, aman, dan nyaman.

Bagaimana BI dan lembaga terkait mengantisipasi berbagai perubahan yang dihasilkan teknologi digital?
Kami sudah punya Peta Jalan E-Commerce. Kalau kita bicara nontunai tentunya sambungannya ke e-commerce. Pembelian secara online, trennya akan mengarah ke sana.
Jadi, kami melihat, BI harus aktif berpartisipasi, juga berkoordinasi dengan perusahaan financial technology (fintech).
Roadmap BI bersama pemerintah memitigasi risiko juga mengembangkan fintech juga start up. Kami dukung inovasinya tapi resikonya juga harus terkontrol dengan baik. Untuk itu kami punya pengaturan PTP (pemrosesan transaksi pembayaran) untuk e-commerce. Kemudian, aturan Layanan Keuangan Digital untuk branchless banking dengan uang elektronik untuk bansos tadi.
Kami juga akan meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai uang elektronik dan teknologi finansial untuk mengantisipasi semua tren digital. (M-1)

Disiplin Bergerak

Eni Vimaladewi Panggabean mengaku mendisiplinkan diri untuk terus belajar demi bisa menyeimbangkan antara kemajuan teknologi, kepentingan industri, serta peran bank sentral. Kebijakan harus mendukung inovasi tapi tidak merugikan konsumen.
Disiplin untuk terus berpacu dengan kecepatan dunia digital juga ia aplikasikan pada hobinya berolahraga.
Ia rutin jalan kaki, aerobik, lari, dan yoga. "Untuk menyeimbangkan, harus mempunyai kegiatan yang membuat happy, tidak terbenani, dan setelahnya merasa segar lagi," imbuh Eni yang mematok Selasa dan Jumat sebagai hari aerobiknya.
Penyeimbang lainnya membaca buku. "Biasanya saya punya PR, setiap Sabtu Minggu membaca apa pun yang sedang jadi interest, misalnya soal Bitcoin," pungkas Eni. (Riz/M-1)

BIODATA
Nama: Eni Vimaladewi Panggabean
TTL : Pati, 2 April 1963
Pendidikan
S-3 Ekonomi, National University of Singapore (2007)
S-2 International Trade and Finance, University of Illinois - Urbana Champaign USA (1992)
S-1 Ekonomi, Universitas Diponegoro-Semarang (1985)

Karier
2014-sekarang, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia