Pemerintah-BI Bersama Menjaga Rupiah

Penulis: Media Indonesia Pada: Jumat, 07 Sep 2018, 18:45 WIB VIDEO

BANK Indonesia (BI) semaksimal mungkin menjaga stabilitas nilai rupiah dari depresiasi akibat faktor global.

Kemarin, berdasarkan kurs tengah BI, rupiah menguat ke posisi 14.891 per dolar AS dari level sebelumnya (Rabu, 5/9) sebesar 14.927.

"BI konsisten melindungi rupiah dari pelemahan yang cepat dan tajam. BI pun memastikan pergerakan likuiditas dan efisiensi di pasar valuta asing tetap terjaga," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah di Jakarta, kemarin.

Bank Sentral menilai positif langkah pemerintah mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor atas 1.147 komoditas.

BI memperkirakan posisi defisit neraca transaksi berjalan tahun ini sebesar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) membaik di tahun depan menjadi 2%.

Dalam menanggapi fluktuasi rupiah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui hal itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia. "Sudah terbukti bahwa hari ini (kemarin) lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Baguslah. Jadi, ada pengaruh dari kebijakan pemerintah. Buktinya ini mengalami penurunan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin.

Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah tetap mewaspadai pergerakan rupiah di tengah tekanan global.

"Di dalam negeri kami sudah memberikan berbagai macam insentif," ungkap Sri.

Di lain pihak, Menko Bidang Perekonomian Luhut B Pandjaitan menyampaikan gambaran mengenai rupiah melalui situs resmi Kemenko Kemaritiman.

"Kalau dibilang kita harus berhati-hati, betul. Fundamen ekonomi kini lebih baik. Pertumbuhan ekonomi 5,27%, tertinggi sejak 2014. Inflasi terkendali di angka 3,2% per Agustus 2018. Ekonomi didorong sektor domestik dan investasi. Hal ini meminimalkan dampak trade war," tandas Luhut.

Berita Terkini.

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More