DPR semakin Berbahaya

Penulis: Media Indonesia Pada: Minggu, 11 Mar 2018, 13:00 WIB VIDEO

REVISI Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) baru saja disahkan. Namun, UU ini dinilai kontroversial karena ada pasal-pasal yang dianggap membahayakan dalam berdemokrasi.

Tidak semata perkara penambahan jumlah ketua MPR, DPR, dan DPD, tetapi juga kewenangan DPR yang sulit dijangkau penegak hukum serta kewenangan untuk memanggil bahkan menyandera siapa pun yang dianggap merendahkan lembaga maupun anggotanya. Pasal-pasal itu dianggap kemunduran dari demokrasi Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya UU tersebut dapat disahkan? Bagaimana masyarakat menyikapinya? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di kantornya, Jakarta, Jumat (2/3). (Rizky Noor Alam)

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More