DPR semakin Berbahaya

Penulis: Media Indonesia Pada: Minggu, 11 Mar 2018, 13:00 WIB VIDEO

REVISI Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) baru saja disahkan. Namun, UU ini dinilai kontroversial karena ada pasal-pasal yang dianggap membahayakan dalam berdemokrasi.

Tidak semata perkara penambahan jumlah ketua MPR, DPR, dan DPD, tetapi juga kewenangan DPR yang sulit dijangkau penegak hukum serta kewenangan untuk memanggil bahkan menyandera siapa pun yang dianggap merendahkan lembaga maupun anggotanya. Pasal-pasal itu dianggap kemunduran dari demokrasi Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya UU tersebut dapat disahkan? Bagaimana masyarakat menyikapinya? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di kantornya, Jakarta, Jumat (2/3). (Rizky Noor Alam)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More