DPR semakin Berbahaya

Penulis: Media Indonesia Pada: Minggu, 11 Mar 2018, 13:00 WIB VIDEO

REVISI Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) baru saja disahkan. Namun, UU ini dinilai kontroversial karena ada pasal-pasal yang dianggap membahayakan dalam berdemokrasi.

Tidak semata perkara penambahan jumlah ketua MPR, DPR, dan DPD, tetapi juga kewenangan DPR yang sulit dijangkau penegak hukum serta kewenangan untuk memanggil bahkan menyandera siapa pun yang dianggap merendahkan lembaga maupun anggotanya. Pasal-pasal itu dianggap kemunduran dari demokrasi Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya UU tersebut dapat disahkan? Bagaimana masyarakat menyikapinya? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di kantornya, Jakarta, Jumat (2/3). (Rizky Noor Alam)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More