Kebebasan yang (masih) Ternoda

Selasa, 17 May 2016 20:21 WIB Penulis:

POSTULAT yang menyebutkan bahwa jurnalis itu bekerja di ambang bahaya memang benar adanya. Ia serupa ungkapan Bung Karno pada 1964 dalam pidato kenegaraan HUT ke-19 kemerdekaan RI, vivere pericoloso, yang kurang lebih bermakna hidup harus berani menempuh bahaya.

Reporters Without Borders mengukuhkan kebenaran postulat itu. Organisasi pers dunia yang berbasis di Paris itu merilis data sepanjang 2015 ada 110 jurnalis di seluruh dunia yang tewas di titik api liputan. Sebagian besar di antara mereka tewas saat liputan di zona perang. Suriah dan Irak yang tengah berkecamuk menjadi negara paling berbahaya bagi wartawan.

Pada tahun yang sama, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terdapat 44 kasus kekerasan menimpa wartawan di Indonesia, 14 kasus di antaranya dilakukan aparat kepolisian. Kuantitas wartawan yang menjadi korban kekerasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 40 kasus.

Tahun ini, kekerasan dan intimidasi masih saja dialami wartawan. Salah satunya menimpa Bambang Prasethyo, jurnalis foto Inilahkoran, di Bandung, Sabtu (23/4). Bambang saat itu tengah meliput kerusuhan yang berujung pada pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Banceuy, Bandung. Namun, ketika ia menjalankan tugas jurnalistik, polisi mengancam dan memaksanya menghapus foto-foto peristiwa yang baru saja diabadikannya.

Peristiwa lainnya ialah pembubaran peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day yang digelar AJI Yogyakarta oleh polisi, Selasa (3/5). Pihak kepolisian beralasan pembubaran acara tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik dan mengamankan warga.

Di lain pihak, AJI dalam siaran pers menyatakan peringatan itu dibubarkan polisi karena ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta. Sebuah film yang mengisahkan dua tahanan politik yang pernah dibuang ke sana, yakni Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono, kembali ke pulau tempat mereka menjalani masa gelap dalam kehidupan. Padahal, film tersebut sebelumnya telah diputar di Komnas HAM dan Simposium 65 yang dihadiri sejumlah menteri.

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang seharusnya menjadi momentum untuk melindungi jurnalis dari segala bentuk ancaman dan intimidasi justru ditandai dengan pemberangusan kebebasan berekspresi. Ironi semacam itu tidak akan terjadi jika aparat berwenang turut berperan memberi ruang bagi tumbuhnya penghormatan terhadap keberagaman dan perbedaan pendapat. Bukankah tugas negara sesuai dengan konstitusi ialah menjamin rupa-rupa kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi?

Kita tentu menyesalkan semua daya yang berniat menghentikan setiap langkah insan pers. Kita pasti tidak bangga dengan indeks kebebasan di negeri ini yang berada di posisi 130 dari 180 negara. Kita juga berharap polisi tidak lagi menjadi bagian penting bagi segala bentuk represi dan upaya pembungkaman pers. Namun, nyatanya hingga kini represi masih menjadi noda kebebasan pers. Itulah sebabnya, sebagai pengayom masyarakat, polisi seharusnya memahami bahwa takdir jurnalis ialah bekerja demi publik.

Bagi jurnalis, meratapi situasi represi bukanlah hal yang krusial. Sebab, jurnalis dilahirkan bukan untuk berkeluh kesah, melainkan hidup untuk memperjuangkan nilai-nilai. Karena itu, ia mestinya paham bahwa risiko sejatinya merupakan sebuah keniscayaan.

Jurnalis yang tangguh akan selalu siap menyampaikan kesaksian dari mana saja, termasuk di wilayah paling berbahaya. Atas nama kepentingan publik, tugas jurnalistik tidak boleh surut. Dengan begitu, jurnalis dapat berkontribusi menjaga kewarasan berpikir. (Hariyanto)

Komentar