Nasib Komisi Aparatur Segera Ditentukan

Penulis: Deo/P-1 Pada: Selasa, 21 Mar 2017, 06:32 WIB Polkam dan HAM
Nasib Komisi Aparatur Segera Ditentukan

Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Asman Abnur. -- MI/Susanto

PEMERINTAH akan segera mengambil sikap terkait dengan keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Asman Abnur, sebelum 25 Maret, pihaknya akan mengundang kementerian terkait untuk membahas eksistensi KASN.

“Nanti Kemenkeu, Kemenkum dan HAM, termasuk juga KASN akan diundang untuk menjawab apa isinya nanti di dalam sikap pemerintah itu,” ujar Asman seusai rapat koordinasi khusus di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Dalam rakorsus itu, lanjut Asman, ia telah menyampaikan usulan DPR kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto soal revisi UU ASN. Selain mengusulkan pembubaran KASN, DPR meminta pengurangan jumlah ASN harus di­setujui DPR terlebih dahulu.

“Menpan (dan Rebiro) yang ditugaskan untuk menjawab (DPR). Nanti kalau sudah diputuskan (sikap pemerintah) isi suratnya seperti apa, nanti saya laporkan,” tandas Asman.

Rapat Paripurna DPR pada 24 Januari lalu telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai usul inisiatif DPR. Melalui revisi itu, DPR meminta pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1,8 juta pegawai.

Baik usulan pembubaran KASN maupun pengangkatan tenaga ho­norer menimbulkan pro-kontra. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo khawatir pembubaran KASN akan membuat praktik korupsi di lingkungan pemda lewat jual beli jabatan makin marak.

Ketua Panja RUU ASN Arif Wibowo mengatakan opsi penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan langkah yang masih bisa dikaji ulang. DPR masih menerima berbagai masukan soal perbaikan mekanisme pengawasan ASN.

Terkait dengan pengangkatan te­naga honorer, pemerintah keberatan karena membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Hal itu juga berseberangan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang mengedepankan kompetensi.

Asman sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan 11 peraturan pemerintah, salah satunya tentang perjanjian kerja dan honorer. (Deo/P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More