Kotak Kosong Kegagalan Pengaderan

Penulis: Administrator Pada: Minggu, 19 Feb 2017, 09:00 WIB Politik dan Hukum
Kotak Kosong Kegagalan Pengaderan

ANTARA/YUSUF NUGROHO

FENOMENA munculnya pasangan calon tunggal yang akhirnya berhadapan dengan kotak kosong dalam pilkada serentak 2015 dan 2017 menjadi bagian dari wajah demokrasi Indonesia. Dalam Pilakda 2017 terdapat sembilan pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong.

Sembilan pasangan itu berasal dari Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Pati, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong, dan Kota Jayapura.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti, fenomena calon tunggal tidak terlepas dari buruknya penga-deran parpol. Padahal, parpol wajib menyiapkan calon pemimpin.

Buruknya pengaderan, kata dia, antara lain dipicu kurangnya pelibatan anggota parpol dalam pengambilan keputusan partai. Padahal, kedaulatan parpol seharusnya berada di tangan anggotanya. Dalam konteks pilkada, imbuhnya, setiap parpol seyogianya menggelar pemilihan pendahuluan dengan melibatkan anggota partai.

"Langkah itu akan membantu menyelesaikan persoalan dinasti politik dan calon tunggal," kata dia saat dihubungi, kemarin.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menambahkan fenomena pasangan calon tunggal tidak lepas dari peran parpol yang semakin tersentralisasi. UU Pilkada mengatur pencalonan kepala daerah ditentukan parpol dengan persetujuan pengurus pusat.

Dia juga menyebut fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada kali ini anomali karena terjadi di dae-rah yang basis konstituensinya besar dan memiliki dinamika politik sangat kuat. Titi menduga sikap pragmatis partai politiklah penyebabnya.

"Biasanya dalam kontestasi pilkada dengan sistem satu putaran, parpol tidak mau mengambil risiko kekalahan sehingga mereka lebih mengambil sikap pragmatis dengan mendorong calon petahana yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi, serta didukung kekuatan mo-dal," ujarnya.

Relawan kotak kosong pilkada Pati, Jawa Tengah, melaporkan dugaan politik uang ke Indonesia Corruption Watch (ICW) karena aduan mereka tidak ditanggapi Panwaslu setempat.

"Rekan-rekan relawan kotak kosong telah melaporkan permasalahan Pati ke Kontras dan ICW karena tidak hanya permasalahan pilkada yang banyak pelanggaran, tetapi juga menyangkut kepemimpinan di Pati," kata Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati Sutiyo. Pol/AS/P-3

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More