PINA dan KPBU Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Penulis: MIOL Pada: Jumat, 17 Feb 2017, 18:13 WIB Ekonomi
PINA dan KPBU Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan

ANTARA

FOKUS pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo tentu membutuhkan dukungan sumber pendanaan yang lebih banyak. Mekanisme konvensional pembiayaan berbasis anggaran negara tentu saja tidak mencukupi.

Di hadapan investor, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan perbedaan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.

Bambang menuturkan, skema KPBU masih ada intervensi dari pemerintah melalui anggaran. Skema KPBU umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Selain itu, dalam skema KPBU masih ada dukungan dana tunai dari pemerintah atau yang disebut Viability Gap Fund (VGF).

"Di situ (skema KPBU) peran pemerintahnya masih ada, meskipun tidak 100 persen seperti belanja APBN. Kalau PINA ini benar-benar tidak ada intervensi, jaminan, maupun sumbangan langsung dari pemerintah," ujar Bambang di Jakarta, Jumat.(17/2)

Untuk PINA sendiri disebutkan akan memberikan imbas hasil (return) investasi yang tinggi untuk menarik minat swasta, yakni di atas 13 persen. Sedangkan KPBU juga untuk menarik minat swasta namun masih membutuhkan peran pemerintah dalam bentuk dukungan dana maupun jaminan.

Pemerintah sendiri baru saja melakukan kesepakatan pembiayaan (financial closing) PINA di Istana Negara. Acara tersebut merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Kepala Bappenas diberikan mandat oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol. Dengan program PINA, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen
(Persero) memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road untuk mencukupi kebutuhan porsi ekuitas tahap awal sebesar Rp3,5 triliun.

Acara Financial Closing PINA tersebut diharapkan mampu menjadi pemicu keterlibatan lembaga pengelola dana-dana jangka panjang atas proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya.

Sementara itu, dalam rangka mendorong percepatan proyek KPBU, Bappenas juga telah menetapkan daftar rencana proyek infrastruktur yang terangkum dalam Public Private Partnerships (PPP) Book 2017.
Daftar tersebut memuat satu proyek KPBU kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi sebesar Rp1,09 triliun dan 21 proyek kategori KPBU dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi Rp112,23 triliun.

PPP Book 2017 diharapkan dapat mengundang minat investor untuk berpartisipasi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam daftar proyek tersebut akan digarap bersama swasta.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More