Jejak Kaki Setya Novanto

Penulis: Ami/Mhk/T-1 Pada: Senin, 23 Nov 2015, 00:00 WIB Megapolitan
Jejak Kaki Setya Novanto

MI/SUSANTO

DUA perkara pidana jaminan hak tagih atau cessie yang pernah menghebohkan negeri ini ternyata belum tuntas meski sudah berlalu belasan tahun.

Kasus terhangat, yaitu pembelian cessie milik Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Victoria Securities International Corporation, masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung.

Awalnya kisruh cessie Bank BTN kurang mendapat perhatian bila saja Ketua DPR Setya Novanto tidak memanggil Jaksa Agung M Prasetyo secara pribadi ke ruangannya di Senayan pada 21 Agustus 2015.

Intervensi Setya Novanto bukan sebatas memanggil, melainkan juga mendorong Komisi III DPR membentuk pansus atau panja.

Tidak mengherankan bila pertemuan tertutup itu juga dihadiri Ketua Komisi III Aziz Syamsudin dari Partai Golkar dan Muhammad Nasir Djamil dari PKS.

Setya Novanto berkilah ia memanggil Prasetyo karena ada surat pengaduan dari pihak Victoria Securities International Corporation.

"Pertemuan itu untuk membantu Jaksa Agung memberikan klarifikasi," katanya (Media Indonesia, 2/11).

Jejak Setya Novanto bukan hanya pada cessie BTN.

Namanya juga tercatat dalam kasus pengalihan jaminan atas hak tagih PT Bank Bali Tbk senilai Rp546 miliar pada 1999.

Sudah 16 tahun berlalu, tapi konspirasi di balik skandal Bank Bali itu dibiarkan menggantung.

Dua pejabat tinggi negara, yaitu mantan Gubernur BI Syahril Sabirin dan mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pande Lubis, telah diputus bersalah.

Syahril Sabirin divonis dua tahun penjara.

Pande menghuni hotel prodeo dua kali lipatnya, yakni empat tahun penjara.

Keduanya kini telah menghirup udara bebas.

Mahkamah Agung juga memutus bersalah Direktur PT Era Giat Prima (EGP) Joko Chandra dengan hukuman dua tahun penjara.

Dari ketiga terpidana, hanya Joko Chandra yang belum menjalani hukuman.

Dia kabur ke Papua Nugini dan hingga kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Sementara itu, Setya Novanto yang menjabat Dirut PT EGP tidak pernah diadili.

Kejaksaan Agung secara diam-diam bahkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Print-35/F/F21/06/2003 atas nama Setya Novanto selaku tersangka.

Selanjutnya, status tersangka Tanri Abeng yang pernah menjabat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan masih menggantung hingga sekarang.

Skandal Bank Bali sarat konspirasi yang dirancang rapi untuk merampok uang negara dengan memanfaatkan celah regulasi pemerintah.

Hasilnya, uang negara yang dikeluarkan untuk membayar cessie berlipat.

Hal itu terjadi karena negara membayar bunga atas pinjaman yang dikucurkan Bank Bali kepada tiga bank sakit di bawah BPPN, yaitu BDNI, BUN, dan Bank Tiara.

Pembayaran bunga bertentangan dengan isi Surat Keputusan Bersama (SKB) I No 30/270/KEP/DIR & 1/BPPN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

SKB I mengatur penjaminan pemerintah hanya untuk pokok utang dan tidak termasuk bunga dan denda.

Untuk memuluskan konspirasi, kemudian muncul SKB II yang mengatur kewajiban negara membayar pokok dan bunga atas pinjaman sejumlah bank sakit di bawah BPPN.

Kemunculan SKB II itu setelah Bank Bali memberikan kuasa kepada PT EGP untuk mencairkan tagihan macet di tiga bank debiturnya.

Dana cessie sebesar Rp546 miliar kemudian dibayarkan oleh negara senilai Rp904,64 miliar pada 1999.

Setelah MA memutuskan dana cessie Rp546 miliar dikembalikan ke rekening negara, publik seketika melupakan skandal Bank Bali.

Padahal, negara masih dirugikan Rp357,64 miliar.

Jika dihitung bersama bunganya, pada saat ini, nilainya bisa jadi sudah mendekati Rp1 triliun.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More