KEK Bitung masih Terkendala

Penulis: Fathia Nurul Haq Pada: Senin, 09 Nov 2015, 00:00 WIB Ekonomi
KEK Bitung masih Terkendala

Pelabuhan Bitung--ANTARA/Fiqman Sunandar

KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara, ditargetkan dapat mulai dibangun pada 2017. Meski begitu, KEK Bitung masih menghadapi sejumlah kendala seperti sengketa lahan dan ketersediaan listrik.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sonny Sumarsono yang sejak bulan lalu menjabat sebagai Plt Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), saat ini 92 hektare (ha) kawasan KEK Bitung masih bersengketa dengan masyarakat setempat.

"Sengketanya itu hak guna usaha (HGU) yang kontraknya sudah selesai. Tetapi masyarakat klaim itu hak rakyat, ada 300 rumah terbangun dan jalan tol (jalan tol Bitung-Manado) harus menembus itu," ujar Sonny Sumarsono di Manado, Sabtu (7/11).

Sesuai dengan RTRW Kota Bitung Tahun 2000-2010 (Perda No.3 Tahun 2006), dari 534 ha luas KEK Bitung, lahan siap bangun baru mencapai 114,96 ha yang meliputi rencana pembangunan tahap 1 dan 2. Namun pembangunannya mangkrak lantaran alotnya negosiasi dengan warga.

Menurut Sonny, KEK Bitung akan menjadi pelabuhan internasional yang krusial jika tol laut sudah beroperasi. Pemerintah provinsi Sulut juga akan membanguntol Bitung-Manado dengan perkiraan nilai investasi Rp1,74 triliun. "Saat ini sudah 30%. Rencananya nanti panjangnya 45 km. Sekarang 7 km sudah pakai investasi asing dari Tiongkok."

Kendala lain yang masih mengganjal pembangunan di Manado ialah kurangnya pasokan listrik. Sonny mengakui pembangunan ekonomi di Sulut tidak diimbangi dengan pemasokan daya oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). "Banyak swasta yang mau masuk. Tapi sulit karena mekanismenya di monopoli PLN."

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Peter Jacob mengurai KEK Bitung memiliki andil yang besar bagi perekonomian Sulut. "KEK Bitung, kalau selesai kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut keseluruhan 3,75%. Itu analisis kami berdasarkan economic modelling cukup besar."

Tarif listrik
Di sisi lain, keinginan pemerintah untuk memberikan porsi lebih besar kepada pihak swasta perlu diperhatikan lebih mendalam. Sebab sistem kompetisi penuh tersebut belum tentu akan membuat tarif listrik menjadi murah.

"Ada sektor sektor ekonomi yang sifatnya natural monopoly karena investasinya mahal dan recovery modal dari tarif tidak memungkinkan. Jadi tidak benar yang disampaikan listrik bila dikompetisikan kemudian tarifnya bisa murah," ungkap Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin (Minggu, 8/11/2015).

Contohnya Filipina yang menerapkan sistem kompetisi penuh di sektor kelistrikan sejak 2002. Di sana tarif listrik ritel bulan ini 9 peso atau setara Rp2.700 per Kwh. Tarif itu dua kali tarif di Indonesia yang hanya Rp1.350/Kwh.

Menurut Fabby, masalah di Indonesia ialah keamanan pasokan listrik. Dalam UU No 30/2009 tidak ada pihak yang bertugas menjamin keamanan pasokan listrik. Contohnya ialah dalam proyek 35 ribu MW.

"PLN hanya dapat jatah 5.000 MW dengan 30.000 MW-nya kepada swasta. Namun dalam perjalanannya katakanlah swasta realisasinya hanya 15.000 MW, (untuk) kekurangannya tidak ada yang bisa bertanggung jawab."

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Eddy Ganefo mengungkapkan, pihak swasta masih merasa dukungan pemerintah untuk swasta di proyek 35 ribu MW belum cukup.(Dro/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More