Karier Perwira TNI Tersendat

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Jumat, 13 Jan 2017, 08:24 WIB Politik dan Hukum
Karier Perwira TNI Tersendat

Grafis/Duta

TERJADI kemacetan promosi di tingkat perwira tinggi TNI selama lebih dari satu dekade di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.

Selain meningkatnya jumlah angkatan akademi militer, mangkraknya karier perwira terjadi akibat menurunnya jumlah posisi kunci di militer pada era setelah Orde Baru.

Menurut peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana, mayoritas mutasi perwira tinggi terjadi secara lateral atau horizontal, terutama di periode kedua pemerintahan SBY (2009-2014), sedangkan mutasi vertikal (promosi) selama satu dekade cenderung rendah.

“Mutasi yang terjadi biasanya antarjabatan atau pangkat yang sama. Kecepatan mutasi dalam linting atau angkatan yang akan keluar lebih kecil daripada angkatan berikutnya. Akibatnya terjadi logjam atau kemacetan,” ujar Evan saat mempaparkan hasil penelitiannya dalam diskusi Anatomi dan Pola Mutasi Perwira TNI di Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta, kemarin.

Evan mengkaji mutasi dan promosi perwira-perwira TNI dari 21 angkatan akademi militer, yakni dari linting 1970 hingga 1991. Dari Mei 2005 hingga Oktober 2016, ia menemukan terdapat 7.965 posisi yang mengalami mutasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 2010 dan Perpres 2016 tentang Struktur dan Organisasi TNI, dibutuhkan sebanyak 1.359 pati TNI. Itu dengan rincian sebanyak 1.064 kolonel, 206 jenderal bintang satu, 76 jenderal bintang dua, 9 jenderal bintang tiga, dan 4 jenderal bintang empat.

Di sisi lain, besaran linting a­kademi--baik di angkatan darat, laut, maupun udara--bertambah lebih dari seratus sejak 1998. Pada periode 1970-1998, akmil menerima rata-rata sekitar 450 orang per tahun. Pada periode 1998-2016, jumlah calon perwira yang diterima mencapai 576 orang per tahun.

“Angkatan 87 dan seterusnya belum cukup sering dimutasi dan belum cukup banyak yang mencapai jabatan bintang dua dan tiga. Padahal, sebenarnya paling banyak jumlahnya. Hitungan 2016 ada lebih dari seribu kolonel yang mandek kariernya. Apalagi yang dari pangkat letkol ke kolonel,” cetusnya.

Aktifkan Kodam
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Kusnanto Anggoro mengamini bahwa mutasi horizontal banyak terjadi pada periode kedua pemerintahan SBY. SBY memang menekankan peningkatan kompetensi dan kualitas pati yang akan menempati jabatan strategis. “Untuk memenuhi kualifikasi formal, jadi memang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Meski demikian, tidak bisa dimungkiri, jumlah posisi stra­tegis di tubuh TNI jauh lebih sedikit ketimbang jumlah pati. Kusnanto menduga keterbatasan itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah membuka Komando Daerah Militer (Kodam) Kasuari pada 2016 dan mengaktifkan kembali Kodam Tanjungpura pada 2010.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan buruknya sistem mutasi dan promosi membuka ruang bagi intervensi politik dan bisnis ke tubuh militer.

Tanpa adanya jenjang karier yang jelas, perwira TNI bakal lebih sibuk mencari dukungan politik untuk naik kelas dan tergoda untuk menerima tawaran guna meneruskan pendidikan dari pengusaha-pengusaha yang memiliki kepentingan tertentu. (Nur/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pada Sabtu (13/4) digelar debat kelima Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Debat ini akan mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan, dan industri. Menurut Anda, siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?






Berita Populer

Read More