Pemerintah Buru Rp300 Triliun Pajak

Penulis: Pemerintah Buru Rp300 Triliun Pajak Pada: Jumat, 06 Nov 2015, 00:00 WIB Ekonomi
Pemerintah Buru Rp300 Triliun Pajak

Antara

PER 4 November 2015, total penerimaan pajak negara, baik dari sektor migas maupun nonmigas, baru mencapai 59,84% atau Rp774,4 triliun, dari total target Rp1.294,2 triliun. Sebanyak Rp300 triliun pendapatan pajak dikejar di sisa waktu hingga akhir tahun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito mengatakan pihaknya berupaya agar kekurangan pendapatan pajak tahun ini tidak lebih dari Rp160 triliun. "Kami bekerja maksimal agar hal itu tidak terjadi, dengan mengupayakan dalam waktu dua bulan ini mendapat pencapaian sekitar Rp300 triliun," ujar Sigit dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin.

Sigit menyatakan akan gencar menjual kebijakan pemotongan pajak revaluasi aset. Kendati tarif dipangkas, pendapatan pajak bisa meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang merevaluasi aset. Selain itu, lanjut Sigit, ada kecenderungan wajib pajak baru membayar atau melunasi pajaknya di akhir tahun. Pihaknya sudah mendata wajib pajak yang bakal membayar di akhir tahun. "Memang ada kesimpangsiuran terkait tax amnesty, tetapi saya tegaskan fasilitas tersebut ditawarkan untuk menarik dana-dana yang parkir di luar negeri. Jadi, wajib pajak dalam negeri masih harus membayar. Ini tidak sama dengan reinventing (diskon sanksi pajak)," tegas Sigit.

Kekurangan penerimaan pajak akan membuat defisit anggaran melebar. Pada akhir Oktober lalu, defisit anggaran telah mencapai 2,77%. Undang-Undang APBN-P 2015 mengatur defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% terhadap produk domestik bruto. Sementara itu, dalam kaitan APBN 2016, Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR mengadakan rapat membahas penyertaan modal negara (PMN) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Anggaran PMN yang mencapai lebih dari Rp40 triliun menuai penolakan dari mayoritas fraksi sehingga baru akan kembali dibahas dalam APBN Perubahan 2016.

"Tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan dicarikan jalan keluarnya," ujar Ketua DPR Setya Novanto seusai bertemu Presiden. Setya didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. PMN menjadi instrumen pemerintah mendorong pembangunan. Sebagai contoh PMN senilai Rp10 triliun untuk PT PLN (persero) sedianya akan dipakai untuk membangun transmisi dan melistriki wilayah-wilayah terluar. PT Pelni (persero) pun berencana memesan kapal-kapal untuk melayani tol laut dengan memakai PMN sebesar Rp564 triliun.

Genjot belanja
Di kesempatan terpisah, Senior Rates Strategist Asia ANZ Kumar Rachapudi menyarankan pemerintah menggenjot belanja untuk proyek-proyek infrastruktur. Hal tersebut bakal memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat di atas 5% mulai tahun depan. "Jika pemerintah akan mempercepat pembelanjaan infrastruktur, itu berdampak lebih bagus," ujar Kumar saat pemaparan di Jakarta, kemarin. ANZ memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tahun depan mencapai 5,2%, sedangkan akhir tahun ini hanya sekitar 4,6%.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia masih cukup rentan terhadap situasi global. Kepala Riset Pasar Global ANZ Richard Yetsenga mengatakan perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian kenaikan suku bunga bank sentral AS berdampak langsung terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar AS harus terus diwaspadai.

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More