Perdasus Papua Provinsi Konservasi Diberlakukan 2017

Penulis: Pro/H-2 Pada: Rabu, 23 Nov 2016, 07:06 WIB Humaniora
Perdasus Papua Provinsi Konservasi Diberlakukan 2017

MI/Panca Syurkani

UPAYA penyelamatan ekosistem hutan Papua terutama Papua Barat, dinilai sudah semakin mendesak dilakukan. Degradasi hutan akibat industri serta pengerukan berbagai hasil bumi terus terjadi. Untuk mengatasi hal itu, peraturan daerah khusus (perdasus) yang mengatur implementasi Papua Barat sebagai salah satu wilayah berpotensi alam besar di Papua harus segera ditetapkan.

“Papua selama ini hanya diperhatikan masalah ekonominya saja, sosial, dan lingkungan hidup dilupakan,” ungkap Rektor Universitas Papua Jacob Manusawai dalam seminar Conservation International, di Jakarta, kemarin.

Jacob mengatakan, saat ini pengelolaan tata ruang di Papua sangat berorientasi pada industrialisasi. Masyarakat dibuat jadi ketergantungan. Dengan kondisi tersebut, kemiskinan terus terpelihara.“Jangan sampai pembangunan nasional melindas apa yang ada di Papua. Oleh sebab itu, Papua Barat jadi provinsi konservasi, jadi upaya perbaikan.”

Sekda Papua Barat Nataniel D Mandacan mengatakan, dorongan untuk merampungkan perdasus terus dilakukan. Perdasus yang telah dirancang sejak 2015 ditargetkan dapat ditetapkan pada akhir 2016. Dengan demikian implementasi dapat dilakukan dengan maksimal di Papua Barat.

Dijelaskannya, proses pengembangan perdasus digambarkan dalam Peta Jalan Papua Barat menuju Provinsi Konservasi. Beberapa kegiatan sudah dijalankan sambil menunggu penetapan perdasus mulai dari pembentukan pokja provinsi konservasi, sosialisasi di masyarakat tingkat nasional dan daerah.

“Kami targetkan mulai 2017 perdasus sudah mulai bisa berjalan sebagai landasan hukum. Jadi sosialisasi di masyarakat bisa dilakukan dengan lebih maksimal,” ungkap Nataniel.

Penetapan Papua Barat sebagai provinsi konservasi telah dideklarasikan saat ulang tahun ke-16 Papua Barat pada Oktober 2015. Provinsi Konservasi merupakan inisiatif Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat. (Pro/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More