Bersama Menangkal Hoax

Penulis: Abdillah M Marzuqi Pada: Minggu, 13 Nov 2016, 05:30 WIB Jeda
Bersama Menangkal Hoax

Dok. TMC Polri

"BAGI yang sudah bosan kebanjiran berita hoax, fitnah, dan provokasi (hasutan), silakan bergabung. Mari bersama kita berbagi berita yang benar di forum ini. Terima kasih."

Begitulah sekelompok pengguna media sosial mengajak pengguna lain untuk tetap sadar berinternet sehat tanpa fitnah, hasut, dan hoax. Mereka mengajak pengguna lain untuk bergabung dalam Forum Antifitnah, Hasut, dan Hoax. Mengajak pengguna internet lain untuk bersama-sama menangkal hoax.

Hoax tidak kalah berbahaya dari narkoba. Mungkin pernyataan itu bisa dikaji ulang. Apakah sebanding menyandingkan hoax dan narkoba dalam satu timbangan dampak yang sama.

Namun diakui atau tidak, fonemena hoax telah tumbuh subur di media sosial. Awalnya, setiap orang/kelompok membuat realitasnya sendiri. Lalu mereka menggunakan medsos sebagai sarana publikasi. Akhirnya realitas menjadi relatif, sesuai dengan persepsi yang disukai. Orang hanya membaca berita yang sesuai dengan keinginannya, tidak mau bertatapan dengan fakta yang lengkap.

Beramai-ramai, banyak pihak memilih bersikap untuk menangkal hoax. Tak hanya dari pemerintah melalui Polri dan Kemenkominfo, melainkan juga korporasi media sosial dan para pengguna medsos.

Baru-baru ini Kemenkominfo memblokir 11 situs di internet yang mengandung konten suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang membahayakan persatuan dan kesatuan. Polri melalui cyber crime juga proaktif terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi di media sosial.

Di sisi lain, Facebook dan Twitter bisa dianggap sebagai sebagai media sosial yang paling banyak penggunanya. Otomatis, berita hoax juga berseliweran di dua media sosial itu. Facebook merupakan jaringan media sosial terbesar di dunia dengan jumlah pengguna bulanan sekitar 1,7 miliar orang. Twitter punya pengguna harian sekitar 140 juta orang. Keduanya tentu memainkan peran yang besar dalam penyebaran informasi, baik informasi benar maupun hoax.

Menyikapi hoax yang semakin menderas, Facebook dan Twitter bergabung dengan jaringan First Draft Coalition yang beranggotakan 30 perusahaan media dan teknologi. Jaringan dibentuk pada Juni 2015 ini bertujuan untuk memerangi berita palsu atau hoax. Selain itu, juga untuk menciptakan kode etik independen, meningkatkan kualitas informasi, dan mempromosikan literasi berita pada pengguna media sosial.

Pada Agustus lalu, Facebook meningkatkan penggunaan otomatisasi untuk menyeleksi topik paling hangat dengan fitur Trending sebagai cara untuk mengurangi bias. Twitter, pada Juli lalu, menghapus unggahan dari kelompok-kelompok radikal yang memuja-muja serangan teror truk di Nice, Prancis. Atas kebijakan itu, mereka dipuji sejumlah lembaga pemantau media.


Forum antihoax

Banyaknya berita hoax itulah yang menggelitik sekelompok pengguna internet untuk mendirikan Forum Antifitnah, Hasut, dan Hoax di Facebook. Didirikan pada 8 September 2015 oleh Harry Sufehmi. Saat ini forum ini dimoderatori lima orang admin, yakni Harry Sufehmi, Muhammad Jawy, Aribowo Sasmito, Eko Juniarto, dan Wibisono.

"Forum Antifitnah itu yang pertama kali membuat Harry Sufehmi. Itu kawan kami. Kebetulan saya diminta sebagai admin di forum itu. Jadi forum itu kita buat sebagai salah satu sarana untuk masyarakat medsos untuk mencari klarifikasi atas berita-berita yang mungkin simpang siur," terang admin Forum Antifitnah, Hasut, dan Hoax Muhammad Jawy, 34.

Forum ini didesain sebagai forum yang netral. Tidak berpihak pada kubu mana pun. Yang penting ialah berbasis fakta untuk menjawab segala masalah diajukan oleh anggota forum. "Modelnya ialah crowd, jadi siapa pun bisa melakukan klarifikasi, siapa pun bisa bertanya," lanjutya.

Menurut Muhammad Jawy, terdapat dua tipe. Pertama adalah hoax untuk melebih-lebihkan. Kedua adalah hoax untuk menjatuhkan atau fitnah. Di Indonesia, media sosial menjadi tempat subur untuk pertumbuhan hoax sejak Pilgub DKI 2012, dan Pilpres 2014. Setelah pilpres usai, medsos masih menjadi sumber penyebaran hoax yang paling efektif.

Cara posting grup ini, pengunggah menjelaskan bagian mana yang mengandung hoax, hasut, atau fitnah. Lalu, pengunggah juga menenjelaskan fakta sebenarnya yang disertai bukti yang relevan.

"Jadi, kalau kasusnya, kita banyak informasi, ya. Maksudnya ada banyak hal yang kita sering klarifikasi. Namun, saat ini yang paling banyak adalah menyangkut soal politik. Jadi yang menyangkut politik dan yang menyangkut person-person yang terkait dengan masalah politik," ujarnya.

Meski demikian, tidak sedikit pula anggota forum yang masih mengedepankan sentimen dan opini dalam melihat suatu perkara.

"Yang kayak gini masih banyak, banyak sekali yang terjadi. Jadi kadang-kadang dia ikut di forum, kemudian dia ikut diskusi di forum, kemudian ada satu bahasan yang dia tidak setuju. Namun, ketidaksetujuan dia itu hanya berdasar opini atau sentimen, bukan berdasar fakta," tuturnya.

Selain itu, dalam grup ini juga dilarang mengunggah sesuatu yang melanggar hukum yang berlaku NKRI, bersifat SARA, dan pornografi. Juga yang bersifat provokasi, fitnah, dan hoax. Pelanggaran bisa berakibat unggahan terkait dihapus dan pengunggah langsung di-ban dari forum.

Kegundahan sepak terjang berita hoax di medsos juga dikemukakan secara terang-benderang oleh Presiden Joko Widodo. "Coba kita lihat sekarang buka (media sosial) saling menghujat, saling mengejek, dan saling menjelekkan. Apakah itu kepribadian bangsa kita? Apakah itu budi pekerti yang ditanamkan kepada kita? Saya kira tidak. Ini ada infiltrasi lewat media sosial yang tidak kita sadari dan tidak kita saring," kata Presiden dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (9/11).

Keprihatinan Presiden Jokowi itu jelas-jelas menyasar pada konten media sosial yang bermuatan hasutan, berbobot provokasi, bahkan berita bohong atau hoax. Untuk itu, kita patut bijak dalam mengonsumsi informasi di dunia maya. Tanpa akal sehat dan rasionalitas, kita hanya menjadi objek permainan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (M-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More