Ahli Minta Pasal dalam UU Pilkada Lebih Dirinci

Penulis: Nur Aivanni Pada: Rabu, 02 Nov 2016, 16:18 WIB Politik dan Hukum
Ahli Minta Pasal dalam UU Pilkada Lebih Dirinci

Ilustrasi

KEPALA Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Indra Perwira meminta agar Pasal 7 ayat (2) huruf g dalam UU Pilkada 10/2016 dirinci lebih lanjut. Menurut dia, pasal tersebut belum menjelaskan secara rinci tentang kualifikasi tindak pidana apakah seseorang boleh atau tidak boleh maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Harusnya ada kejelasan dalam UU (Pilkada 10/2016) itu. Mana tindak pidana yang dibatasi, mana yang boleh. Keberatan pemohon kan karena tidak ada kualifikasi dari tindak pidananya," terangnya saat ditemui usai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (2/11).

Dalam persidangan, Indra menjadi ahli dari pihak pemohon dengan nomor perkara 71/PUU-XIV/2016.

Untuk diketahui, permohonan tersebut diajukan oleh Gubernur Gorontalo Periode 2012-2017 Rusli Habibie. Rusli merupakan terdakwa pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang pada awal Agustus 2016 mendapat putusan kasasi yang isinya menghukumnya dengan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Ia melakukan uji materi pada Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada 10/2016. Ia merasa pasal tersebut telah melanggar hak konstitusionalnya untuk maju kembali mencalonkan diri dalam pilkada.

Meskipun dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan 9/2016 telah diatur mengenai pidana percobaan, Indra menekankan PKPU tersebut tetap rawan digugat ke Mahkamah Agung lantaran tidak ada penjelasan lebih rinci di dalam UU Pilkada 10/2016.

Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan berbunyi, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada 10/2016 berbunyi, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"UU-nya membuat cacat dimana dia tidak buat kualifikasi tindak pidana. Yang kemudian diatur dalam PKPU. Itu rawan (digugat) karena bentuknya PKPU. Kalau PKPU diuji dan dibatalkan (pasalnya), berlaku lagi pasal dalam UU (Pilkada 10/2016) ini. Itu problemnya," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta agar Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut direvisi dan dirinci lebih lanjut sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Pilkada 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Adapun Pasal 7 huruf g UU Pilkada 8/2015 berbunyi Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Selain itu, pasal tersebut juga harus mengatur tentang hukuman pidana percobaan yang telah diatur lebih dulu di dalam PKPU Pencalonan. "Dirinci juga terkait pidana percobaan, kan belum diatur sama sekali," terangnya.

Dalam persidangan, Hakim Anggota I Dewa Gede Palguna pun sempat bertanya apakah terpidana yang sedang menjalani pidana percobaan tergolong terpidana atau bukan. Menjawab hal tersebut, Indra mengatakan bahwa yang bersangkutan bukan termasuk terpidana lantaran dia hanya menjalani hukuman percobaan.

"Namanya hukuman percobaan, dia tidak menjalankan kan, dan dia bukan terpidana. Dia hanya persyaratan kalau melakukan lagi, baru dia kena pidana. Kalau dia menghindari, dia tidak pernah terhukum. Jadi dia tidak bisa disentuh dengan pasal ini," tandasnya.OL-2

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More