Mantan Pejabat MA Divonis 9 Tahun Penjara

Penulis: Erandhi Hutomo Saputra Pada: Kamis, 25 Agu 2016, 18:18 WIB Politik dan Hukum
Mantan Pejabat MA Divonis 9 Tahun Penjara

MI/Susanto

KETOK palu hakim akhirnya mengakhiri petualangan mantan Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna dalam permainan perkara di lembaga peradilan tertinggi itu selama ini.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Andri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/8). Putusan majelis hakim itu lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 13 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Andri Tristianto Sutrisna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar saat membacakan putusan.

Andri, menurut majelis hakim, terbukti menerima suap Rp400 juta dari Direktur PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi dalam kasus penundaan salinan putusan kasasi kasus korupsi proyek pembangunan pelabuhan di Labuhan Haji Lombok Timur sebagaimana dakwaan pertama.
Selain itu, Andri juga terbukti ikut mengatur 5 perkara Tata Usaha Negara (TUN) serta 4 perkara korupsi di MA dengan menerima gratifikasi Rp500 juta dari pengacara Asep Ruhiyat sebagaimana dakwaan kedua.

Andri sesuai dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan kedua, Andri melanggar Pasal 12 B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis hakim menanggap Andri tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta mencoreng citra lembaga tinggi negara yakni MA. Adapun pertimbangan yang memperingan karena Andri bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya.

Menanggapi putusan majelis hakim, Andri menyatakan akan menggunakan waktu untuk pikir-pikir apakah menerima putusan atau mengajukan banding. Begitu pula dengan Jaksa KPK Lie Putra Setiawan yang juga masih pikir-pikir.

"Kami pikir-pikir Yang Mulia," ucap Andri singkat.

Sementara itu, gaya hidup mewah Andri yang berasal dari praktik rasywah juga menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak buah mantan Sekretaris MA Nurhadi tersebut.

Majelis hakim meyakini, tiga rumah dan empat mobil yang dimiliki Andri berasal dari penerimaan yang tidak sah yakni pengurusan perkara selama menjabat sebagai Kasubdit sejak 2012. Hal itu berdasarkan pengakuan Andri dalam persidangan saat diperiksa sebagai terdakwa. Pengurusan perkara-perkara oleh Andri sebelumnya dibeberkan dalam tuntutan Jaksa yakni sebanyak 28 perkara.

Pengurusan perkara itu bekerja sama dengan mantan Panitera Muda MA Kosidah, besan mantan Sekretaris MA Nurhadi bernama Taufiq, hakim Pengadilan Tinggi Mataram Andriani, Wakil Sekretaris PN Semarang Puji Laksono, dan seseorang dari Probolinggo bernama Agus Sulistiono. Salah satu perkara yang diurus Andri bersama Taufiq terdapat perkara kasasi tata usaha negara (TUN) Golkar dengan nomor 490/K/TUN/2015.

Keyakinan majelis hakim tersebut muncul karena gaji Andri sebagai PNS ditambah tunjangan hanya sekitar Rp18 juta tetapi ia memiliki tiga rumah yang berada di San Lorenzo Tangerang, Lippo Karawaci Tangerang, dan di Kota Malang. Adapun juga empat unit mobil bermerek Toyota Altis, Nissan Juke, Honda Mobilio, serta Ford Sport.

"Majelis berkeyakinan harta berupa rumah dan mobil bukan berasal dari pendapatan terdakwa sebagai PNS sehingga dianggap berasal pendapatan yang tidak sah,” ujar hakim Faisal Hendri.

Meski demikian, majelis hakim dalam putusan penetapannya tidak menyita harta-harta Andri tersebut. Majelis hakim hanya menyita uang yang diterima Andri dari Ichsan sebanyak Rp400 juta dan dari pengacara Asep Ruhiyat sebesar Rp500 juta.

Usai persidangan, Jaksa KPK Lie Putra Setiawan menyatakan putusan badan terhadap Andri telah memenuhi 2/3 dari tuntutan. Namun terkait munculnya keyakinan majelis hakim terhadap asal muasal harta kekayaan Andri, Jaksa Lie menyatakan akan melakukan analisis secara menyeluruh.

"Putusan ini ada dalam bentuk amar kami harus mengkroscek setiap amar tersebut dengan semua petitum dalam tuntutan,” tukasnya.

Terkait vonis hakim yang menyebut tindakan Andri dilakukan secara bersama-sama dimana masih terdapat pihak yang belum tersentuh yakni Kosidah dan Asep, Jaksa Lie mengatakan pengembangan akan dilakukan memperhatikan fakta persidangan dan luar persidangan.

"KPK akan memperhatikan fakta hukum di persidangan dan materi hukum lainnya apakah akan diproses lebih lanjut atas perkara tersebut,” pungkas Jaksa Lie. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More