Setara Institute Sebut Kebijakan Menhan Kontroversial

Penulis: Administrator Pada: Jumat, 10 Jun 2016, 18:38 WIB Polkam dan HAM
Setara Institute Sebut Kebijakan Menhan Kontroversial

Ketua Setara Institute Hendardi--MI/IMMANUEL ANTONIUS

KETUA Setara Institute Hendardi mengatakan, sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan kontroversial. Termasuk kampanye adanya potensi-potensi ancaman secara berlebihan.

Kebijakan kontroversial itu misalnya membentuk kader bela negara dengan paradigma dan pendekatan militer, kampanye kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga membentuk kantor-kantor wilayah pertahanan di setiap provinsi.

Menurut dia, rencana Menhan itu sering kali justru di luar perencanaan dan di luar ketersediaan anggaran. Kebijakan itu juga tampak jalan sendiri tanpa koordinasi memadai dengan kementerian lain.

"Bahkan mungkin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak memperoleh laporan dari langkah-langkah Menhan," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Mediaindonesia.com, Jumat (10/6).

Kasus yang terbaru, kata Hendardi, Menhan akan membentuk satuan intelijen sendiri termasuk kelengkapan satelit pertahanan. Menhan tampak bekerja bukan berbasis pada perencanaan dan mandat reformasi pertahanan dan militer sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Pertahanan dan juga UU TNI.

Hendardi menyebut banyak agenda strategis bidang pertahanan yang justru diabaikan seperti penataan bisnis militer, penataan sumber daya manusia (SDM) militer, reformasi peradilan militer, dan transformasi paradigmatik dalam menghadapi tantangan pertahanan mutakhir yang umumnya tidak dalam bentuk tantangan fisik atau serangan.

Kalau alasan kurang informasi, di tubuh TNI terdapat satuan-satuan intel yang bisa didayagunakan. Kemudian koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai pusat informasi intelijen negara.

"Jadi ini soal keengganan berkoordinasi saja. Masing-masing ingin menunjukkan keunggulan institusinya bukan koordinasi untuk kepentingan bangsa dan negara," kata dia.

Terkait kantor pertahanan di daerah, publik mengetahui bahwa kodam dan kodim masih efektif bekerja. "Semua infrastruktur dan suprastruktur itu berada di bawah Menhan. Jadi apa urgensi gagasan Menhan? Saya sulit memahami," tandasnya. (RO/OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More