Tidak Ada Sabotase dalam Kasus Kesalahan Surat ke KPK

Penulis: Nyu/Ant/P-4 Pada: Jumat, 10 Jun 2016, 07:05 WIB Polkam dan HAM
Tidak Ada Sabotase dalam Kasus Kesalahan Surat ke KPK

Istimewa

DIRJEN Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, mengatakan kekeliruan administratif dalam surat Kemendagri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi murni disebabkan kelalaian petugas dan bukan merupakan sabotase seperti yang dicurigai Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Beliau (Mendagri) mungkin awalnya menyatakan itu, tetapi setelah kami lakukan pemeriksaan, kronologisnya, itu human error, pegawai itu masih baru dan kebetulan pendidikannya tidak terlalu tinggi, yakni (tamat) SMA," kata Soedarmo di Jakarta, kemarin.

Ia pun menegaskan bahwa kesalahan tersebut merupakan tanggung jawabnya yang tidak memberikan kontrol lebih lanjut.

"Ini kesalahan saya yang tidak memberikan kontrol, khususnya nama instansi yang tidak dilihat lagi. Ini otomatis menjadi tanggung jawab saya yang seharusnya memberikan arahan dan pembinaan di jajaran Ditjen Polpum," katanya.

Dia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam menuliskan nama instansi antirasywah tersebut sehingga dugaan sabotase sebagaimana dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak benar.

Label surat yang berisi informasi dan laporan resmi dari Kemendagri kepada KPK tersebut ditulis pegawai honorer yang baru tiga bulan bekerja di lingkungan Ditjen Polpum Kemendagri.

Surat tersebut rupanya tidak diteliti kembali oleh pegawai negeri sipil bagian administrasi di Ditjen Polpum sehingga kesalahan penulisan oleh karyawan alih daya tersebut lolos hingga diterima KPK.

"Itu staf outsourcing atau honorer yang menulis. Staf kami ini memang belum paham betul terkait masalah KPK, sehingga terjadi kesalahan yang seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Perlindungan Korupsi," kata Soedarmo pula.

Surat dari Mendagri yang diterima KPK pada 7 Juni 2016 tersebut, berisikan laporan terkait isu-isu aktual yang setiap pekan selalu dikirimkan Kemendagri kepada beberapa instansi pemerintahan.

Akibat kelalaian itu, staf honorer tersebut mendapat sanksi pemberhentian dari Kemendagri supaya menjadi pembelajaran bagi staf lain.

Tjahjo sebelumnya langsung menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama instansi itu merupakan aksi sabotase yang dilakukan untuk memperburuk citra lembaga.

"Jelas ini sabotase yang sudah disiapkan. Selama ini tidak pernah ada surat yang ditujukan kepada siapa pun ada kesalahan. Dan ini ada kesalahan yang fatal," papar politikus PDI Perjuangan tersebut.

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More