Kebijakan Satu Data Disusun

Penulis: Richaldo Y Hariandja Pada: Senin, 06 Jun 2016, 19:56 WIB Humaniora
Kebijakan Satu Data Disusun

ANTARA/Puspa Perwitasari

PEMERINTAH tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kebijakan Satu Data (One Data Policy). Perpres tersebut dibuat agar menjadi basis dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

"Selama ini, kebijakan yang disusun kita kurang berbasis pada pemanfaatan pada data," ucap Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho saat ditemui dalam Talk Show bertajuk Peran Data Dalam Perubahan Iklim, di Jakarta, Senin (6/6).

Padahal, lanjut Yanuar, One Data Policy dapat menjadi alat transparansi Pemerintah. Nantinya, Perpres tersebut akan mengatur Siapa dan data mana saja yang bisa diakses oleh publik.

Sejauh ini, dikatakan Yanuar terdapat tujuh Kementerian yang bersedia masuk dalam One Data Policy terutama dalam menyediakan data yang mereka miliki. Yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara khusus, Penerbitan One Data Policy yang ditargetkan untuk rampung pada tahun ini dikatakan Yanuar juga dapat menjadi salah satu keuntungan dalam Rencana Indonesia dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Karena untuk perubahan iklim, bukan hanya dilakukan oleh satu sektor saja, ini kerja multi sektor Kementerian dan Lembaga," imbuh Yanuar. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More