Ini Keppres Penetapan 1 Juni Sebagai Libur Nasional

Penulis: Basuki Eka Purnama Pada: Senin, 06 Jun 2016, 14:07 WIB Politik dan Hukum
Ini Keppres Penetapan 1 Juni Sebagai Libur Nasional

Antara/Wahyu Putro A

PEMERINTAH menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016.

Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui laman resminya setkab.go.id memaparkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016 itu pada Senin (6/5).

Dengan pertimbangan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Karena itu, untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan Hari Lahir Pancasila.

Atas dasar pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Diktum PERTAMA dan KEDUA Keppres itu adalah "Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

Sedangkan diktum KETIGA Keppres itu menyatakan Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," merupakan bunyi diktum KEEMPAT Keppres Nomor 24 Tahun 2016 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016. (Ant/OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More