PLTM Andalan Pembangkit EBT

Penulis: Tesa Oktiana Pada: Rabu, 25 Mei 2016, 06:30 WIB Ekonomi
PLTM Andalan Pembangkit EBT

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

KETERGANTUNGAN terhadap energi fosil sebagai bahan bakar pembangkit listrik harus terus dikurangi. Selain karena cadangan nasional yang terus berkurang, para pemangku kebijakan juga harus mewujudkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dengan mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.

Sumber daya air yang tersebar merata di Nusantara sejatinya bisa diberdayakan untuk menjadi energi bagi pembangkit untuk daya kecil, menengah hingga besar. Hal itu dilakukan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Distribusi Banten dengan menandatangani perjanjian jual beli (PJB) listrik bersama tujuh perusahaan pengembang pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten.

“Dengan PJB ini, diharapkan, PLTM sebagai salah satu sumber EBT andalan Jawa Barat dan Banten dapat terus berkembang,” ujar General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Ketujuh pengembang tersebut, yakni PT Tirta Mukti Lestari (PLTM Cibuni 3,2 Mw), PT Lima Energi Lestari (PLTM Pesantren 1, dengan daya 1,8 Mw), PT Petro Hidro Optima (PLTM Cikaengan 5,1 Mw), dan PT Cikaengan Tirta Energi (PLTM Cikaengan 2 dengan daya 7,2 Mw). Selain itu, ada PT Manha Daya Mandiri (PLTM Cibuni Mandiri, 2 Mw), PT Republika Mandiri Energi (PLTM Cikandang dengan daya 6 Mw), serta PT Bangun Bumi Bersatu (PLTM Cibareno 1 dengan daya 5 Mw). “Proyek mereka dijadwalkan selesai dibangun dalam sekitar 54 bulan,” tukasnya.

Pihaknya berharap bertambahnya pembangkit listrik EBT mampu meningkatkan rasio elektrifikasi Jawa Barat yang hingga Desember 2015 telah mencapai 94%.

Perwakilan PT Bangun Bumi Bersatu Sujana mengapresiasi perjanjian itu sekaligus menyatakan kesiapan pengembang untuk membangun tepat waktu. ”Kami berusaha untuk memperpendek waktu sehingga PLN bisa segera membeli listrik kami,” ujarnya.

Sampai awal 2016, terdapat 15 pembangkit listrik dari EBT milik swasta (IPP) yang telah bekerja sama dengan PLN Distribusi Jawa Barat, dengan 14 di antaranya merupakan PLTM, dan satu pembangkit listrik tenaga sampah. Kapasitas total listrik dari mereka mencapai 39,3 Mw.

Kunci sukses 35 ribu Mw
Di sisi lain, meski hanya mendapat alokasi 10.233 Mw, BUMN listrik itu tetap berperan penting dalam kesuksesan proyek 35 ribu Mw yang ditargetkan kelar pada 2019.

“Dari aspek teknis dan bisnis, target itu relatif sulit. Untuk itu, PLN menjadi faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan program tersebut,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dalam program 35 ribu Mw, PLN harus bertindak tidak sekadar dalam perspektif korporasi. “Tetapi juga perlu bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah (negara),” tuturnya.

Hal lain yang juga harus mendapat perhatian serius ialah terkait dengan pengadaan lahan. Sampai saat ini, terdapat 113 proyek yang masuk di program 35 ribu Mw di Sumatra, Kalimantan, Jawa-Bali, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, yang masih memiliki masalah pengadaan lahan.

“Masalah lain, program tersebut sebagian belum masuk rencana induk RTRW suatu wilayah,” jelasnya. (E-4)

tesa@mediaindonesia.com

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More