Pemkab dan FKUB Aceh Singkil Dituding Sumber Intoleransi

Penulis: Administrator Pada: Jumat, 22 Apr 2016, 18:30 WIB Nusantara
Pemkab dan FKUB Aceh Singkil Dituding Sumber Intoleransi

Ilustrasi

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Singkil, Kamis (21/4), menjatuhi hukuman terhadap Hotma Uli Natanael Tumangger alias Wahid Tumangger enam tahun penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Kendati dalam persidangan tidak pernah dihadirkan satu pun alat bukti seperti senjata atau proyektil peluru yang membuktikan Wahid Tumangger melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Singkil itu sama dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis, SH, MH tidak mempertimbangkan blokade dan rentetan tembakan TNI yang membuat kedua kubu (kelompok penyerang dan jemaat gereja Aceh Singkil) mundur, ketika massa hendak melakukan pembakaran dan perusakan Gereja GKPPD Dangguran pada 13 Oktober 2015 silam.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu (20/4), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil menyampaikan kepada 13 panitia pendirian rumah ibadah bahwa proses perizinan pembangunan gereja-gereja di Aceh Singkil sebelumnya tidak berlaku dan harus kembali mengulang dari awal. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, pihak FKUB dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus berubah-ubah kebijakannya dalam mempersulit panitia pendirian rumah ibadah Aceh Singkil mengurus perizinan.

Ketentuan-ketentuan yang sengaja menyulitkan 13 panitia pendirian rumah ibadah di antaranya jumlah tanda tangan yang bertambah dari ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah, yakni keharusan mendapat persetujuan dan rekomendasi tidak saja dari kecik (lurah atau kepala desa), camat, bupati, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tetapi juga Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pekerjaan Umum (PU) yang sama sekali tidak relevan.

Selain itu, jumlah gereja yang diminta mengurus perizinan dari 13 gereja menjadi 8 dan menyusut menjadi 5 kemudian bisa berubah lagi jumlahnya, tinggal 4.

Dalam dunia pendidikan, setelah laporan Kado Paskah dari Aceh untuk Anies Baswedan yang dipublikasi www.sejuk.org pada 26 Maret lalu, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Aceh Singkil belum banyak menghapus praktik-praktik diskriminasi terhadap peserta didik yang harus mengikuti pelajaran agama Islam.

Selama ini, semua peserta didik di Aceh Singkil, baik yang muslim maupun nonmuslim harus mengikuti pelajaran agama Islam, baca tulis Arab, dan Alquran agar bisa naik kelas dan lulus sekolah. Hal tersebut bisa dibuktikan dari rapot dan ijazah siswa-siswi yang bersekolah di Aceh Singkil.

Karena itu pula, sudah berpuluh-puluh tahun sejak Indonesia merdeka, tidak ada guru pelajaran agama Kristen yang mengajar mata pelajaran Agama Kristen untuk peserta didik yang beragama Nasrani. Padahal, jika menilik kehidupan sehari-hari masyarakat di Aceh Singkil cukup harmonis meskipun berbeda agama.

Selain karena gereja atau undang-undang yang digunakan beribadah didirikan di wilayah yang mayoritas warganya beragama Kristen dan Katolik, banyak pula di antara penduduk Aceh Singkil yang beragama Kristen atau Katolik masih ada hubungan keluarga atau saudara dengan yang beragama Islam.

Namun, kebijakan-kebijakan diskriminatif dan restriktif Pemkab Aceh Singkil, baik dalam hal pemberian izin rumah ibadah maupun pendidikan agama bagi peserta didik di sekolah-sekolah negeri di Aceh Singkil, justru menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakpahamannya atas kewajiban Pemkab Aceh Singkil dan Pemerintah Pusat dalam menciptakan perdamaian di Aceh Singkil dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk bebas, aman, dan nyaman menjalankan agamanya dan mendirikan rumah ibadah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) dan Posko Kemanusiaan Lintas Iman mengeluarkan sejumlah peryataan, yakni menuntut peradilan yang adil dan independen untuk Wahid Tumangger. Selain itu, mereka juga menuntut Komisi Yudisial mengusut Majelis Hakim PN Singkil yang terlibat dalam proses pengadilan terhadap Wahid Tumangger secara tidak independen sehingga memberikan keputusan hukum yang tidak adil. Bersama dengan tim hukum PGI akan melakukan banding atas putusan pengadilan terhadap Wahid Tumangger yang dinilai tidak memenuhi unsur keadilan.

Kedua, Forcidas dan Posko Kemanusiaan Lintas Iman juga menuntut pemerintah pusat cq Kemendagri dan Kemenag melalui pemerintah daerah memfasilitasi pemberian izin pendirian gereja di Kabupaten Singkil. Menuntut pula Kemenag pusat hingga Aceh Singkil untuk menghapus kebijakan diskriminasi pendidikan agama di seluruh sekolah atau satuan pendidikan Aceh Singkil. Kemenag juga harus menyediakan guru pelajaran agama nonmuslim untuk peserta didik nonmuslim di seluruh sekolah atau satuan pendidikan Aceh Singkil.

Ketiga, mengajak publik secara luas dan masyarakat Aceh Singkil secara khusus untuk senantiasa membangun kehidupan yang harmonis dan saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan di Aceh Singkil. (RO/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More