Lulusan UT Dikukuhkan Jadi Guru Besar

Penulis: Puput Mutiara Pada: Selasa, 05 Apr 2016, 14:33 WIB Humaniora
Lulusan UT Dikukuhkan Jadi Guru Besar

Dok UT

BERTEPATAN dengan wisuda Universitas Terbuka (UT) periode I/2016, Selasa (5/4), dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang juga merupakan alumni UT Chanif Nurkholis dikukuhkan menjadi guru besar di kampus tersebut.

Dedikasi dan kecintaannya terhadap dunia pendidikan memang sudah tidak diragukan lagi. Sebelum menempuh pendidikan strata 1 (S1) FISIP UT 1984, Chanif telah lebih dulu mengabdi sebagai guru SD.

"Saya yang tadinya hanya guru, tapi dengan kerja keras dan kemauan yang kuat siapapun bisa mewujudkan harapan. Apalagi sekarang orang bisa belajar dengan media apapun," ucapnya.

Dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya, doktor di bidang pemerintahan daerah itu pun mengusulkan agar sistem pemerintahan daerah di Indonesia berjalan sesuai otonomi yang diatur dalam UUD 1945.

Menurut dia, sistem pemerintahan yang ada saat ini belum mampu meningkatkan kapasitas sumber daya daerah. Padahal, di era masyarakat ekonomi Asean (MEA) mestinya sudah menerapkan sistem pemerintahan daerah berbasis kota.

"Kuncinya ada pada pelayanan publik. Di sektor pendidikan misalnya, kurikulum saja sampai sekarang belum jelas maunya bagaimana," cetusnya.

Melihat rumitnya birokrasi yang hampir terjadi di semua sektor, menurut Chanif, pemerintah baik di pusat maupun daerah harus berbenah. Untuk itu, pengawasan terhadap kinerja dinas kabupaten/kota sangat penting dilakukan oleh aparatur kementerian terkait.

Rektor UT Tian Belawati menilai usulan tersebut sangat relevan dengan kondisi di Tanah Air. Tidak hanya bermanfaat untuk mengoreksi sistem pemerintahan yang ada, tetapi sekaligus menunjukkan kualitas lulusan UT.

"Kami juga ingin buktikan kalau lulusan UT bisa memberikan kontribusi bagi negeri ini. Anggapan kalau sekolah di UT itu sulit jadi guru besar terbukti bisa," ucapnya.

Ke depan, lanjut Tian, tidak menutup kemungkinan UT akan membuka program doktor. Saat ini pihaknya masih mengupayakan proses peningkatan status akreditasi untuk program S2 agar kelak bisa menghasilkan doktor sendiri. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More