Pengelolaan Kawasan GBK Tetap Di Bawah Setneg

Penulis: Administrator Pada: Kamis, 10 Mar 2016, 12:52 WIB Olahraga
Pengelolaan Kawasan GBK Tetap Di Bawah Setneg

ANTARA/Wahyu Putro A

KAWASAN Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tetap akan dikelola badan pengelola di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Mensesneg Pratikno dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (10/3) mengatakan Presiden Joko Widodo meminta tidak ada peralihan atau perubahan pengelola di tengah persiapan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

"Terkait pengalihan pengelolaan GBK ke Menpora, kami memang sudah menerima surat Menpora ke Presiden dan menurut info yang kami terima sebagai syarat dukungan DPR alokasi ke Menpora untuk anggaran Asian Games," kata Pratikno.

Ia mengatakan, menurut presiden, saat ini perbaikan GBK tidak memakai anggaran Kemenpora namun menggunakan anggaran lain. "Presiden juga tidak menginginkan ada peralihan yang signifikan saat persiapan dan berbenah bagi pelaksanaan Asian Games," kata Pratikno.

Terkait persiapan Asian Games, Pratikno mengatakan telah ada tim renovasi yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadi Muljono. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno Winarto mengatakan proses renovasi sejumlah venue diharapkan selesai pada Agustus 2017.

"Renovasi besar terkait persiapan ini di stadion utama, Stadion renang, Istora, stadion tenis lapangan, panahan, stadion Madya, hoki dan softball. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melakukan, tapi sejak awal sudah libatkan semua 'stake holder' sehingga memenuhi persyaratan olah raga internasional," paparnya.

Renovasi akan dimulai pada Juli 2016 dan selesai pada Agustus 2017 serta tes event pada September 2017. Pembenahan yang sudah mulai dilakukan saat ini antara lain sterilisasi ring road GBK dari kendaraan, perbaikan pola parkir, peningkatan kapasitas teknologi informasi seperti CCTV dan juga wireles internet. (Ant/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More