Pemprov Ajukan Desain LRT Baru

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Rabu, 02 Mar 2016, 16:56 WIB Megapolitan
Pemprov Ajukan Desain LRT Baru

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengajukan desain kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) baru ke Kementerian Perhubungan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menjelaskan desain yang diajukan untuk mendapat persetujuan Kemenhub adalah Standard Gauge (lebar rel standar) yang sudah diadopsi oleh LRT di berbagai negara.

LRT pemerintah pusar yang saat ini dibangun oleh Adhi Karya menggunakan Narrow Gauge.

Standard Gauge menurut Tuty berdasarkan pemaparan konsultan teknis dari Mott MacDonald memiliki lebar rel yang lebih lebar namun memakan tenaga listrik lebih rendah yakni 750 volt atau hanya 50% dari Narrow Gauge.

Selain itu, produksi perakitan keretanya akan memakan waktu yang lebih singkat yakni hanya 18 bulan. Sementara, untuk tipe Narrow Gauge, produksi perakitan kereta membutuhkan waktu setidaknya 28 bulan.

"Kita tegaskan kita akan pakai Standard Gauge. Ini menggunakan daya yang lebih rendah dan lebih cepat prosesnya," kata Tuty sesuai rapat koordinasi percepatan LRT DKI di Balai Kota, Rabu (2/3).

Penggunaan standar infrastruktur dan kereta yang lebih cepat bangun ini harus dilakukan mengingat pembangunan LRT harus cepat diselesaikan untuk disiapkan sebagai transportasi pada penyelenggaraan Asian Games 2018.

Meskipun akan dibangun dengan standar yang berbeda dengan LRT pemerintah pusat yang beroperasi di Bodetabek, Tuty meyakinkan bahwa integrasi LRT DKI dengan LRT Bodetabek akan tetap bisa dilakukan.

"Bisa kok. Integrasi itu tidak perlu harus selalu fisik infrastrukturnya. Bisa juga hanya stasiunnya. Stasiunnya nanti akan menyambung," terangnya.

Sementara menurut Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, Soetanto Soehodo menyatakan untuk pembangunan akan dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditunjuk Pemprov. Jakpro nantinya berdasarkan Peraturan Presiden No 99 tahun 2015 dapat bekerja sama dengan badan lain baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama secara bisnis dalam pembangunan.

Pemprov pun telah mendukung dengan memberikan modal dasar sebesar Rp 4,6 triliun kepada Jakpro untuk digunakan sebagiannya membangun LRT.

"Nanti saya akan memediasi antara Jakpro dan pihak lain yang akan sharing pembiayaan. Namun, yang pasti perusahaan yang bekerja sama adalah yang sudah ahli dalam konstruksi," jelasnya.(OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pada Sabtu (13/4) digelar debat kelima Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Debat ini akan mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan, dan industri. Menurut Anda, siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?






Berita Populer

Read More