BKKBN Kekurangan Petugas Penyuluh KB

Penulis: Cornelius Eko Susanto Pada: Selasa, 23 Feb 2016, 17:42 WIB Humaniora
BKKBN Kekurangan Petugas Penyuluh KB

ANTARA/Irwansyah Putra

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan sebanyak 322 kabupaten/kota masih kekurangan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB). Imbasnya satu tenaga penyuluh terpaksa harus melayani 5-6 desa/kelurahan.

"Jumlah ini jauh dari memadai. Idealnya satu penyuluh maksimal hanya memegang dua desa saja,” sebut Sekretaris Utama BKKBN Ambar Rahayu, di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut Ambar, kelangkaan penyuluh KB tersebut disebabkan beragam faktor, yaitu pensiun, mutasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke SKPD lain, serta sosialisasi kebutuhan penyuluh yang kurang.

Dampak kekurangan penyuluh KB, menurut Ambar, membuat perkembangan program KB tidak berjalan baik belakangan ini. Pasalnya, penyuluh adalah ujung tombak kesuksesan KB, lantaran mereka lah yang bersentuhan langsung dengan para peserta di lapangan.

Tidak idealnya jumlah penyuluh, lanjut Ambar, menjadi salah satu penyebab stagnannya program KB dalam satu dekade belakangan ini. Hal itu bisa dilihat dari tidak tercapainya semua target program KB. Misalnya total kelahiran yang seharusnya pada 2015 menjadi 2,1, kini masih berada dikisaran 2,6. Selain itu target penggunaan alat kontrasepsi sebanyak 65% pada pasangan usia subur, hanya mencapai 57% pada tahun lalu.

Menurut Ambar, jumlah penyuluh saat ini mencapai 16.875 orang. Berdasarkan taksiran kebutuhan lima tahun ke depan, diperkirakan dibutuhkan 65.569 tenaga penyuluh. Artinya dalam lima tahun ini, setidaknya dibutuhkan sekitar 45.694 tenaga baru.

"Guna melakukan perekrutan baru, saat ini tengah dilakukan proses inventarisasi penyuluh di daerah. Kita akan lakukan perekrutan mulai 2017," tambah dia. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More