Komisi B DPRD DKI Ngotot Perjuangkan MRT Gratis

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Kamis, 21 Mar 2019, 14:49 WIB Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Ngotot Perjuangkan MRT Gratis

MI/Rommy Pujianto

KOMISIi B DPRD DKI Jakarta tetap menginginkan agar tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) digratiskan bagi warga Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhaimi mengatakan pihaknya setuju menggelontorkan berapapun subsidi asal waega Jakarta bisa digratiskan menggunakan dua moda tersebut hingga akhir tahun 2019.

Usulan itu akan diresmikan dengan mengajukannya sebagai rekomendasi Komisi B. Suhaimi pun akan mengajukan usulan tersebut pada rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pada Senin (25/3) mendatang.

"Kita gratis, gratis sampai akhir tahun. Pada prinsipnya kita setuju dengan perhitungan pemprov, pemprov hitungan dengan bersubsidi itu Rp 10 ribu sampai Rp 6 ribu tapi rekomendasi kita itu diperlakukan untuk nanti di 2020. Khusus untuk warga DKI," ujarnya saat dihubungi, Kamis (21/3).

Baca juga : Ada Perbaikan, Headway Uji Publik MRT di Blok M Jadi 30 Menit

Ia pun menyerahkan teknis penyaringan penumpang yang bisa menggunakan MRT dan LRT secara gratis dan yang harus membayar kepada kedua perusahaan pengelola yakni PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta.

Jika nantinya anggaran subsidi yang sudah dikunci sejak awal tahun tidak mencukupi untuk menggratiskan biaya tarif, Suhaimi setuju untuk menaikkan anggarannya pada pembahasan APBD Perubahan di pertengahan tahun.

"Kan sudah dianggarkan ini. Kalau kurang nanti diperubahan diajukan. Kan ada PSO, kewajiban pemprov," terangnya.

Sementara itu, rencananya Komisi C dan Komisi B akan kembali membahas dalam rapat soal penetapan tarif. Sebelumnya, MRT mengajukan nilai tarif sebesar Rp 1000/km sementara LRT mengajukan tarif sebesar Rp 6 ribu perpenumpang. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More