Kemenkeu Masih Akan Kaji Usulan Anggaran Kecamatan

Penulis: Nur Aivanni Pada: Rabu, 20 Mar 2019, 13:28 WIB Politik dan Hukum
Kemenkeu Masih Akan Kaji Usulan Anggaran Kecamatan

ANTARA FOTO/Wahyu Putro

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan duduk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait adanya usulan anggaran untuk kecamatan. Hal itu disampaikannya dalam merespons adanya usulan yang dilontarkan oleh para camat.

"Saya akan evaluasi aspirasinya. Saya akan lihat peraturan perundang-undangannya, mekanisme anggarannya, akuntabilitasnya. Kami harus duduk dengan Mendagri," kata Sri Mulyani dalam Rakornas Camat, di Jakarta, Rabu (20/3).

Alokasi anggaran untuk camat sebagai aparatur pemerintah daerah, kata Sri Mulyani, sudah ada dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di APBN yang ditransfer ke dalam APBD.

"Untuk pendanaan penyelenggaraan urusan, kami berikan juga dalam APBN namanya pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas," katanya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran kecamatan bisa saja nantinya masuk di dalam DAU. Hanya saja, kata dia, itu akan menambah poin yang ada di dalam DAU. "Kalau DAU-nya terlalu banyak saya kasih tanda. Itu jadinya bukan DAU lagi," ucapnya.

Maka itu, pihaknya masih akan melihat kembali penetapan alokasi anggaran yang efektif untuk anggaran kecamatan tersebut. "Maka nanti saya dan Pak Mendagri akan duduk sama-sama bagaimana caranya untuk membuat keseimbangan. Alokasinya melalui apa, fungsinya untuk apa," tandasnya.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan adanya dana khusus untuk kecamatan. Usulan tersebut berasal dari keluhan para camat. Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana desa dan dana kelurahan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Sementara, dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More