Dirkeu MRT: Komponen Biaya Subsidi tidak Bisa Dikurangi

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 17:26 WIB Megapolitan
Dirkeu MRT: Komponen Biaya Subsidi tidak Bisa Dikurangi

antara

DIREKTUR Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat menyebut berbagai komponen biaya yang menjadi dasar penghitungan tarif tidak boleh ada yang dikurangi.

Ia menegaskan, penghitungan tarif MRT telah didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No 17/2018. Aturan itu pun dibuat sedemikian rupa agar operator angkutan massal berbasis rel bisa memiliki keuangan yang sehat serta dapat berkelanjutan.

"Kita menghitung berdasarkan Permenhub itu jadi tidak ada yang ditambah-tambahkan. Jadi tidak ada satupun biaya yang dikurangi seperti biaya penyusutan," ujarnya usai rapat pembahasan tarif MRT dan LRT bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Baca juga: ERP Belum Siap, Ganjil Genap Bisa Diperpanjang

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhaimi meminta salah satu komponen biaya penghitungan tarif serta subsidi yakni biaya penyusutan prasarana yakni pembelian kereta atau 'rolling stock' dan biaya penyusutan lainnya dikurangi.

Menurut Suhaimi, pembelian rangkaian gerbong atau prasarana lainnya bisa dilakukan beberapa tahun sebelum mencapai puncak penyusutan.

Ditegaskan oleh Tuhiyat, pihaknya sebagai operator harus mempersiapkan dana penyusutan setiap tahun untuk mengantisipasi penggantian prasarana. Sebab, penggantian prasarana seperti rangkaian kereta bisa terjadi kapan saja tanpa harus menunggu puncak penyusutan.

"Memang rangkaian kita usianya 30 tahun. Tapi kalau semisal terjadi kecelakaan bagaimana? Itu kan harus segera kita ganti, tidak mungkin menunggu 30 tahun lagi baru beli. Lalu ada juga pembelian suku cadang untuk perawatan itu termasuk di dalamnya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa kesampingkan biaya penyusutan," ujarnya.

Dalam rincian biaya pengoperasian MRT, pihaknya mengajukan dana sebesar Rp73 miliar per tahun untuk biaya penyusutan. Sementara itu MRT membutuhkan dana sebesar Rp625 triliun per tahun untuk beroperasi dengan asumsi dana yang harus disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp513 miliar. Tarif yang diajukan setelah subsidi yakni Rp10 ribu per-10 km. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More