Aturan Ojek Daring Diprediksi Minimalkan Perang Tarif

Penulis: Antara Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 15:15 WIB Ekonomi
Aturan Ojek Daring Diprediksi Minimalkan Perang Tarif

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

PENGAMAT Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas memandang aturan mengenai ojek dalam jaringan (daring) yang diterbitkan pemerintah bisa meminimalkan perang tarif antarpengelola ojek daring.    

"Kalau perang tarif pasti akan ada, namun di batas minimum," ujar Darmaningtyas saat dihubungi, Selasa (19/3).    

Dia menjelaskan dengan adanya aturan ojek daring yang diundangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ini terdapat batas tarif bawah dan penentuan komisi yang harus dibayarkan pengemudi ojek online.    

"Jadi dalam peraturan menteri ini, hal-hal yang diatur dalam tarif hanya menyangkut biaya langsung. Biaya langsung di sini artinya biaya yang dikeluarkan oleh pengemudi," tutur Darmaningtyas.    

Dia juga menambahkan biaya tidak langsung yakni penyewaan aplikasi akan ditentukan oleh aplikator sendiri.

Baca juga: Operator Inginkan Tarif Ojek Daring  Berimbang

"Perang tarifnya tidak akan semeriah dulu. Namun, perang tarif masih akan ada," katanya.    

Menurut pengamat transportasi tersebut, perangnya bisa di area biaya tidak langsung. Bisa saja salah satu pengelola ojek online menetapkan
biaya tidak langsung atau pungutan yang dikenakan kepada driver sebesar 10% misalnya, sedangkan pengelola ojek daring lainnya bisa menerapkan pungutan yang lebih rendah lagi dari itu. Perang tarif kemungkinan akan terjadi di situ.    

Selain itu mungkin akan ada juga aplikator atau pengelola ojek daring yang meniadakan sama sekali biaya tidak langsung, dengan mencari keuntungan melalui pemasangan iklan dan sebagainya.   

"Kemungkinan pengelola-pengelola ojek online akan saling intip terkait
pengenaan tarif biaya tidak langsung tersebut," kata Darmaningtyas.   

Terkait dengan kemungkinan turunnya animo masyarakat akibat minimnya perang tarif dikarenakan munculnya peraturan menteri mengenai ojek online, Darmaningtyas menepis hal tersebut.    

"Saya kira tidak, karena konsumen-konsumen yang menggunakan ojek online itu sebetulnya demi menghindari kemacetan. Jadi biaya bagi konsumen tidak begitu menjadi perhatian utama," pungkasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More