DPRD Curiga Tarif MRT Berubah-ubah

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 19 Mar 2019, 09:20 WIB Megapolitan
DPRD Curiga Tarif MRT Berubah-ubah

MI/PIUS ERLANGGA

DPRD DKI Jakarta kembali belum menyepakati usulan tarif moda raya terpadu (MRT) dan kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang diajukan PT MRT Jakarta dan PT LRT. Belum adanya kesepakatan tersebut bisa mengancam pengoperasian transportasi massal itu yang akan diresmikan pada 24 Maret nanti. Gagalnya kesepakatan tarif itu, menurut Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, lantaran ada penjabaran yang kurang mendetail sehingga pihaknya sepakat untuk meminta kajian yang lebih lengkap mengenai tarif MRT dan LRT.

Kajian itu, antara lain potensi kenaikan subsidi tarif yang harus diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada kedua perusahaan tersebut. Potensi kenaikan subsidi diketahui dari paparan hari ini.

"Dulu kan bilangnya tarif keekonomian MRT hanya Rp18 ribu, tapi sekarang malah Rp31 ribu. Sementara itu, LRT dulu bilangnya hanya Rp15 ribu dan kalau disubsidi jadi Rp5.000. Kenyataannya sekarang untuk tarif Rp6.000 kami harus setujui subsidi Rp35 ribu. Penjabaran itu yang tadi tidak ada," kata Santoso seusai rapat PT MRT dan PT LRT bersama Komisi C DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, kemarin.

Baca Juga: Uji Coba Bisa Diperpanjang Jika Tarif MRT Belum Disetujui

Santoso juga mengatakan ada perhitungan subsidi yang kurang lengkap yang dipaparkan PT MRT Jakarta dan PT LRT. Pihaknya menginginkan agar baik PT MRT Jakarta maupun PT LRT dapat menjabarkan target progres penumpang dalam jangka waktu 5 tahun sehingga akan didapat nilai subsidi yang diberikan dengan adanya kenaikan jumlah penumpang tersebut.

"Selain itu, kita minta dilampirkan transparansi pendapatan dari iklan. Karena kita dengar sudah ada agen organizing iklan yang berkontrak 20 tahun dengan MRT khusus untuk mengatur vendor yang mau beriklan. Itu sistemnya nanti seperti apa, itu juga tidak dijabarkan," tegasnya.

Subsidi

Sebelumnya, dalam paparan dengan Komisi C, Direktur PT LRT Alan Tandiono, mengatakan pihaknya telah menghitung tarif LRT tanpa subsidi sebesar Rp41 ribu per penumpang. Tingginya tarif keekonomian itu disebabkan pendeknya jalur LRT, yakni hanya 5,8 kilometer (km). Selain itu, PT LRT berasumsi jumlah penumpang tidak akan terlampau tinggi karena jarak pendek itu.

"Kami berasumsi jumlah penumpang hanya sebesar 14.225 orang per hari. Dengan jarak yang pendek itu asumsinya pada jam sibuk bisa 50% dari itu," ujar Direktur PT LRT Alan Tandiono. Dengan jumlah tarif keekonomian Rp41 ribu, Alan menyebut pihaknya membutuhkan subsidi Rp330 miliar agar tarif LRT bisa turun menjadi Rp6.000. Di lain pihak, Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat mengungkapkan PT MRT membutuhkan subsidi Rp513 miliar agar tarif MRT bisa dipangkas dari tarif keekonomian Rp31.659/10 km menjadi Rp10 ribu per km.

Setelah di Komisi C, pembahasan tarif MRT ini akan dilanjutkan dengan Komisi B hari ini. Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, rapat diadakan setelah mereka menerima kajian perhitungan tarif dan subsidi tersebut telah diterima dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI pada hari ini (Senin). "Kajiannya sudah kami terima hari ini dari Dishub DKI. Sudah dikirim ke Komisi B," kata Suhaimi.

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menilai jika rapat gagal menyepakati tarif MRT, peresmian yang rencananya akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Minggu (24/3) tetap bisa dilakukan. "Ya tidak apa. Peresmian jalan saja terus," kata Santoso. (Ssr/J-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pada Sabtu (13/4) digelar debat kelima Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Debat ini akan mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan, dan industri. Menurut Anda, siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?






Berita Populer

Read More