Pola Kecurangan Dana JKN Berubah

Penulis: MI Pada: Jumat, 15 Mar 2019, 09:30 WIB Humaniora
Pola Kecurangan Dana JKN Berubah

MI/ROMMY PUJIANTO

ADA pergeseran tren penyelewengan dana jaminan kesehatan nasional (JKN). Dulu kecurangan yang lebih banyak terjadi ialah petugas rumah sakit memungut bayaran agar pasien mendapatkan kamar perawatan.Namun, saat ini penyelewengan lebih banyak dilakukan pihak rumah sakit agar bisa mengkalim dana lebih besar daripada yang seharusnya ke BPJS Kesehatan.

"Monitoring ICW (Indonesia Corruption Watch) selama dua tahun menemukan pasien sudah tidak diminta lagi uang tambahan. Tapi, potensi penyelewengan ada pada pemberi layanan kesehatan atau rumah sakit yang membuat inefisiensi biaya kesehatan jadi lebih tinggi dan membebani negara," ujar Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, seusai acara penandatanganan kerja sama ICW dan BPJS Kesehatan di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Kerjasama PT Indonesia-Tiongkok Tingkatkan Persaingan Global

ICW juga menyoroti dana kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik. Dana itu juga rawan diselewengkan kepala daerah. Seperti yang dilakukan Bupati Subang, Ojang Sohandi, beberapa tahun lalu. "Ini harus dipelajari apakah kelemahannya ada pada mekanisme, kebijakan, atau sistem kontrolnya tidak ada," kata Adnan.

Senada, Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi meng-ungkapkan KPK juga menemukan ada potensi fraud di pihak rumah sakit. Bentuknya antara lain phantom billing, yakni tidak ada pelaksanaan tindakan medis di rumah sakit tapi ditagihkan ke BPJS Kesehatan. Lalu, upcoding, misalnya operasi biasa, tapi didata sebagai pembedahan sulit sehingga biayanya klaimnya jadi lebih besar.

"Dari pilot project pencegahan fraud dana JKN yang dilakukan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan KPK di Balikpapan, Manado, dan Palembang, KPK mengidentifikasi potensi fraud di rumah sakit di Manado sebesar Rp33 miliar," ujarnya. Karena itu, lanjut Bayu, BPJS Kesehatan juga melibatkan pengawasan dari lembaga independen seperti ICW. (Ind/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More