Menakar Arah Konsolidasi Perbankan

Penulis: Haryo Kuncoro Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs-UGM Yogyakarta. Pada: Rabu, 13 Mar 2019, 00:45 WIB Opini
Menakar Arah Konsolidasi Perbankan

MI/Tiyok

TENGGAT semakin mepet kala era persaingan bebas sektor perbankan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan dimulai per 1 Januari 2020. Era MEA ditandai dengan pengurangan sejumlah restriksi sehingga bank asing mendapatkan kemudahan berekspansi ke luar negeri termasuk di Indonesia.

Langkah persiapan sudah banyak ditempuh. Namun, harus diakui pula, masih banyak pekerjaan rumah yang masih tersisa di industri perbankan nasional yang masih harus diselesaikan. Pekerjaan rumah yang paling mendesak ialah penuntasan proses konsolidasi perbankan. 

Konsolidasi perbankan sejatinya sudah diinisiasi sejak pencanangan Arsitektur Perbankan Indonesia pada Januari 2004. Industri perbankan nasional mulai berbenah yang mengarah pada efisiensi melalui restrukturisasi modal dan aset. 

Alhasil, selama 15 tahun terakhir, jumlah bank di Indonesia hanya berkurang 5 unit dari 119 menjadi 114. Jumlah bank umum di atas diklaim masih terlalu 'gemuk' lantaran angka itu belum termasuk BPR dan BPR syariah yang berjumlah ribuan. Sebagai komparasi, Singapura hanya memiliki 3 unit bank. Sementara itu, Malaysia menyediakan 16 bank untuk melayani 32 juta penduduk. Dengan rujukan ini, tidak berlebihan apabila jumlah bank yang ideal di Indonesia berada di kisaran 60 unit.

Penyusutan kuantitas bank memang bukan satu-satunya indikator proses konsolidasi. Persoalannya ialah mayoritas (72%) dari jumlah bank yang ada masih berskala kecil dengan kualifikasi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I dan II yang memiliki modal inti sampai dengan Rp5 triliun.

Oleh karenanya, dalam pandangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aspek yang jauh lebih krusial ialah kesehatan bank alih-alih jumlahnya. Kesehatan bank bisa dirawat melalui penguatan struktur permodalannya dan struktur permodalan bank yang kuat hanya bisa diraih dengan menambah modal sendiri.

Bank dengan modal yang kuat menawarkan banyak nilai plus. Postur perbankan yang memiliki kekuatan modal niscaya tangguh menetralisasi risiko likuiditas dan menyerap risiko kredit bermasalah. Ketangguhan modal perbankan juga akan merawat stabilitas sistem perbankan sehingga kasus bank sistemis yang berefek domino tidak muncul lagi.

Regulasi terbaru penerapan prinsip Basel III dan UU No 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan semakin memperketat persyaratan modal perbankan. Melalui pembentukan cadangan modal, perbankan harus mampu menanggulangi diri sendiri (bail in) jika terjadi krisis.

Tuntutan konsolidasi perbankan semakin kencang terkait dengan revolusi industri 4.0. Bank harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, yang lagi-lagi menuntut peningkatan skala usaha, kapasitas, dan permodalan agar bank bisa bergerak cepat dan lincah dalam mengikuti perkembangan jaman.

Alhasil, beberapa bank berhasil merestrukturisasi permodalannya. Selama lima tahun pertama OJK beroperasi, misalnya, sudah ada 26 bank yang naik kelas. Kenaikan kelas paling banyak (16 unit bank) terjadi pada kelompok BUKU I atau bank dengan modal inti di bawah Rp1 triliun.

Untuk kelompok bank BUKU II atau punya modal inti antara Rp1 triliun-Rp5 triliun tercatat sebanyak 9 bank naik kelas ke BUKU III. Untuk BUKU III atau yang punya modal inti antara Rp5 triliun-Rp30 triliun, hanya ada satu unit bank yang naik kelas.

Tren di atas memperlihatkan bank-bank kecil lebih memilih konsolidasi melalui penyuntikan modal daripada merger. Merger secara horizontal antarbank kecil sepertinya dihindari karena berbagai kesulitan. 

Penggabungan usaha mensyaratkan keberimbangan antara bank yang akan dilebur. Ketidakseimbangan ukuran bank memunculkan masalah manajerial yang berimbas tidak ringan dalam hal target pasar yang dibidik. 

Sudah menjadi pemakluman umum, pasar kredit sangat segmentatif. Masing-masing bank memiliki diferensiasi produk jasanya. Merger yang tidak memiliki kesamaan segmen pasar, alih-alih bersinergi, bisa jadi malah mendistorsi brand image yang sebelumnya telah melekat kuat.
Persoalan internalnya lebih pelik. Perhitungan aktiva tetap, aset lancar, dan kas niscaya rumit. Belum lagi masalah non teknis mengingat banyak bank kecil dulunya ialah bank keluarga. Pemegang saham beberapa bank masih terikat hubungan keluarga sehingga terkendala psikologis jika harus melepas kepemilikannya. 

Konsekuensi
Problematik di atas juga berkaitan langsung dengan status personal, ikatan sentimental, atau koneksi dengan grup bisnisnya masing-masing. Konsekuensinya, merger tampaknya hanya mengandalkan proses secara natural alih-alih dikondisikan dengan berbagai macam regulasi. 

Merger secara vertikal pun juga tak luput dari sejumlah kendala. Bank besar agaknya masih ragu dalam mengakuisisi bank kecil. Padahal, akuisisi atas bank kecil menawarkan lebih banyak benefit. Tanpa penambahan modal yang signifikan, akuisisi bisa meningkatkan aset sehingga lebih efisien. 

Dari sisi regulasi, akuisisi berpotensi menabrak ketentuan tentang kepemilikan tunggal (single presence policy). Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2017, setiap pihak hanya bisa menjadi pemegang saham pengendali atas satu bank atau bisa atas dua bank bila salah satunya ialah bank campuran atau bank berprinsip syariah. 

Konsekuensinya, bank yang mau mengakuisisi bank lain harus memiliki kepemilikan dengan threshold tertentu. Bila pemegang saham pengendali hendak mengambil alih bank lainnya mereka wajib memilih salah satu opsi, yakni merger, pembentukan induk di bidang perbankan, atau fungsi holding. 

Peraturan OJK di atas ditujukan untuk memelihara prinsip kehati-hatian dan pemerataan kepemilikan bank. Namun, eksesnya, bank khususnya BUKU I dan II tetap saja mengalami keterbatasan ruang gerak dalam mencari partner kerja dengan bank besar. Akibatnya, mayoritas bank di Indonesia tidak bisa survive. 

Dengan konfigurasi problematik di atas, OJK perlu melakukan terobosan agar konsolidasi perbankan tidak jalan di tempat. Merger dan/atau akuisisi tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme pasar (market driven) semata. Artinya, aksi korporasi perbankan harus dikondisikan dari aspek regulasi (regulatory driven).

Tanpa ada solusi yang kompromistis antara ranah market driven dan regulatory driven, banyak energi akan tersedot pada masalah internal alih-alih menghadapi persaingan bebas. Ingat, era MEA sektor perbankan 2020 ialah ujian pertama sebelum memasuki kompetisi pada level yang lebih luas. Quo vadis konsolidasi perbankan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More