Membersihkan Mafia Sepak Bola

Penulis: Emerson Yuntho Pegiat Antikorupsi dan Pencinta Sepak Bola Indonesia Pada: Kamis, 28 Feb 2019, 03:45 WIB Opini
Membersihkan Mafia Sepak Bola

MI/Tiyok

PRESIDEN Joko Widodo pada Jumat (22/2) memberikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Sepak Bola Indonesia. Jokowi juga menginstruksikan agar kepolisian membersihkan mafia bola khususnya pengaturan skor hingga tuntas.
   
Apresiasi Jokowi kepada satgas yang terbentuk 21 Desember 2018 tentunya bukan tanpa alasan. Belum genap dua bulan bekerja, satgas telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka atas dugaan mafia pengaturan skor sepak bola. Selain membuka pusat pengaduan, satgas juga bergerak dengan cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan pihak terkait dalam kasus suap dan pengaturan skor.
   
Di antara 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, langkah satgas yang cukup mengejutkan ialah menetapkan Joko Driyono (Jokodri), Plt Ketua Umum PSSI sebagai tersangka yang terkait kasus pengaturan skor.
      
Penetapan Jokodri sebagai tersangka telah menambah deretan pengurus PSSI yang dijerat oleh Satgas Pemberantasan Mafia Sepak Bola. Sebelumnya sudah ada anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Ling Eng, mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto, dan staf direktur penugasan wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu.
      
Praktik mafia sepak bola sesungguhnya bukan suatu yang baru di Indonesia. Suap-menyuap di dunia olahraga sepak bahkan sudah terungkap sejak 1960 ketika legenda sepak bola Ramang dituduh menerima suap dalam laga PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya.       
      
Skandal suap juga terjadi 1998 ketika PSSI menghukum Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI Djafar Umar selama seumur hidup tidak boleh terlibat di sepak bola nasional. Djafar Umar disebut terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan bersama dengan 40 wasit lainnya.
      
Mafia sepak bola di Indonesia tidak saja terjadi pada level profesional, tetapi juga merambah pada level pekan olahraga provinsi dan kompetisi usia dini, bahkan dalam laga intenasional yang melibatkan Tim Nasional.
     
Pelakunya mulai dari pemain, pelatih wasit, pemilik klub, pengurus PSSI baik di tingkat lokal, maupun nasional, hingga sindikat judi. Bentuk kejahatan umumnya ialah suap-menyuap yang nilainya mencapai puluhan, ratusan juta, hingga miliaran rupiah.
     
Dengan gaji pemain yang masih minim, tawaran uang suap yang jumlahnya berkali lipat dari gaji yang selama ini diterima dari sindikat judi membuat banyak pemain yang akhirnya tergoda dan tersangkut lingkaran mafia sepak bola.
     
Sebelum ada satgas bentukan Polri, persoalan mafia sepak bola yang sudah mengakar dalam sepak bola nasional nyaris tak terselesaikan. Tindakan yang dilakukan PSSI dalam penyelesaian mafia sepak bola khususnya skandal pengaturan skor sepak bola selalu berakhir mengecewakan.
      
Jika pun pelakunya diperiksa dan dihukum umumnya hanya dijatuhi sanksi yang bersifat administratif dan tidak membuat jera. Pelaku yang diberikan sanksi pun umumnya hanya pelaku ‘lapangan’ dan tidak berupaya menyentuh pelaku utama atau aktor mafia sepak bola yang sesungguhnya.
    
Selain itu, dalam setiap skandal mafia sepak bola yang terungkap, PSSI juga tidak berupaya melaporkan pelaku ke kepolisian atas dugaan tindak pidana suap untuk pengaturan skor. Padahal tindakan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh mafia sepak bola, bisa dijerat dengan UU No 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
     
Ketika federasi sepak bola dinilai gagal menyelesaikan persoalan mafia sepak bola, keterlibatan pihak lain termasuk kepolisian dapat menjadi alternatif dalam membongkar para pelaku mafia sepak bola.
     
Cara ini pernah dilakukan di Italia pada 2015. Saat itu kepolisian Italia menangkap lebih dari 50 pemain dan direktur klub karena terkait dengan skandal pengaturan skor pertandingan sepak bola yang dikenal sebagai Calciopoli pada divisi ketiga dan keempat Italia.

Momentum
Dengan kondisi sepak bola nasional yang sedang darurat mafia dan ketidakmampuan PSSI untuk mengatasinya, langkah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk satgas ialah solusi yang tepat. Satgas bentukan Polri ini diharapkan dapat bergerak memberantas seluruh mafia sepak bola– hingga aktor utama termasuk membersihkan organisasi PSSI dari praktik mafia.
   
 Agar kinerja satgas Antimafia dapat optimal tentu saja kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk membongkar dan menuntaskan ‘kanker’ dalam sepak bola Indonesia hingga memprosesnya ke pengadilan.     
    
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilibatkan untuk mengusut potensi pencucian uang yang dilakukan sindikat mafia bola. Satgas sebaiknya juga perlu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung agar kasus yang telah dibongkar kemudian dapat berlanjut hingga ke proses penuntutan dan dihukum oleh hakim pengadilan.   
     
Pembentukan dan langkah Satgas Antimafia Sepak Bola dapat menjadi momentum untuk bersih-bersih praktik mafia sepak bola dan sekaligus meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Sepak bola Indonesia tanpa mafia diharapkan dapat mendorong kompetisi sepak bola Indonesia berjalan secara sportif (fair play).
    
Pada sisi lain, PSSI sebagai induk federasi sepak bola Indonesia juga perlu berbenah diri. Selain tetap bersinergi dengan satgas dari kepolisian, PSSI perlu mendorong Komite Ad Hoc Integritas melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi bagi siapa pun. Termasuk klub-yang terlibat mafia sepak bola.
     
Dalam kondisi Sepak Bola Indonesia yang sedang gawat darurat ini, pengurus dan pemilik suara PSSI juga perlu segera menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dalam rangka mendorong reformasi total di tubuh PSSI. KLB PSSI juga diharapkan dapat menghasilkan figur-figur yang profesional serta kredibel sebagai pengurus maupun Ketua Umum PSSI pada masa mendatang.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More