Guru Besar IPB Minta Status Karhutla Riau tidak Dipolitisasi

Penulis: Micom Pada: Selasa, 26 Feb 2019, 15:14 WIB Media LHK
Guru Besar IPB Minta Status Karhutla Riau tidak Dipolitisasi

Dok. KLHK

GURU Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Bambang Hero Saharjo menyebut penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diambil Pemerintah Provinsi Riau sudah tepat. Penetapan status itu berlaku sejak 19 Februari hingga 31 Oktober.

Bambang pun meminta penetapan status ini tidak dipolitisasi, karena hanya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Justru dengan penetapan dini, menjadi langkah antisipasi agar karhutla tidak meluas.

''Saya baca ada yang mengaitkan penetapan status siaga karhutla dengan kegagalan pemerintah, saya kira ini salah. Justru penetapan status ini langkah antisipasi dini pemerintah mengatasi karhutla,'' ungkap Bambang pada awak media, Jumat (22/2).

Pada masa-masa sebelumnya, kata Bambang,kKarhutla dibiarkan berlarut. Sementara Pemda tidak memiliki kemampuan maksimal baik dari segi SDM, peralatan, hingga pendanaan untuk pemadaman. Sehingga mengakibatkan karhutla terus meluas dan tidak terkendala.

Hal itu menjadi salah satu penyebab utama karhutla selalu rutin terjadi di Indonesia selama kurun waktu dua dekade dan fase paling parah terjadi pada tahun 1994, 1997/1998, 2006 dan 2015.

Namun, sejak tiga tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada langkah koreksi dengan melakukan penetapan status siaga sejak dini. Dengan langkah ini, pemda mendapat bantuan dari pemerintah pusat baik dari operasional maupun pendanaan, saat titik api masih belum meluas.

''Kalau sudah ada lebih dari dua kabupaten mengalami kebakaran, masa harus dibiarkan meluas baru dibantu? karenanya pemerintah pusat turun tangan membantu, landasan kerjanya adalah penetapan status,'' jelas Bambang.

Baca juga: Status Siaga di Riau untuk Antisipasi Dini Karhutla

Penetapan status menjadi landasan turunnya bantuan lintas instansi baik pusat maupun daerah. Termasuk soal pendanaan kedaruratan. Daerah pun sangat terbantu karena pengendalian dilakukan terpadu semua sektor menggunakan APBN, bukan APBD.

Bambang pun meminta masyarakat mengapresiasi penetapan status sebagai bentuk reaksi cepat pemerintah. Ini merupakan langkah koreksi yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Langkah koreksi ini pula yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian karhutla. Hal ini dibuktikan dengan penurunan hotspot hingga 85% dibandingkan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya.

''Jadi kalau dulu sifatnya hanya memadamkan, sekarang cara kerjanya antisipasi dini. Jadi lebih sistematis, sehingga karhutla tidak terus meluas,'' tuturnya.

Semakin cepat penetapan status siaga karhutla akan semakin baik. Bambang menyayangkan bila penetapan status siaga karhutla justru dipelintir sebagai bentuk kegagalan pemerintah.

''Kita harus menghargai langkah koreksi yang diambil pemerintah saat ini, dan kerja keras tim terpadu di lapangan,'' ungkapnya.

Bambang mengingatkan karhutla bukanlah kategori bencana, karena hampir 99% terjadi akibat perbuatan sengaja manusia.

''Dulu hal-hal begini dibiarkan terjadi, Karhutla dibiarkan meluas. Kalau sekarang tidak lagi, begitu beberapa daerah sudah muncul titik api, pemerintah bergerak cepat,'' lanjutnya.

Dengan penetapan status siaga, semua pihak terkait di pusat dan daerah akan berjaga-jaga dan siaga guna bisa menghentikan kejahatan yang disengaja sejak dini.

''Kita harus menghargai ikhtiar pemerintah, dan sangat disayangkan jika kerja keras ini justru dipolitisasi hanya untuk kepentingan politik semata,'' tutup Bambang.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles B Panjaitan mengatakan penetapan status siaga darurat karhutla di Provinsi Riau memudahkan komunikasi, koordinasi dan langkah antisipasi dini. Karena pengendalian karhutla melibatkan unsur terpadu Manggala Agni, TNI, Polri, BNPBD, MPA, Swasta, dan banyak pihak lainnya.

''Bantuan heli dari KLHK, BNPB dan pihak swasta sudah bisa langsung digunakan untuk Riau. Jadi penetapan status ini bentuk perhatian serius kita membantu masyarakat di daerah,'' jelas Raffles.

Dengan langkah sistematis ini, terbukti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir karhutla tidak pernah lagi mengakibatkan bencana asap skala besar. Jumlah luasan terbakar dari 2,6 juta ha tahun 2015 turun drastis menjadi 510.564 di 2018. Jumlah titik api dari 70.971 di 2015 turun menjadi 9.245.

Sedangkan Direktur Penegakan hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan dengan penetapan dini status siaga, pihaknya akan mulai menyurati perusahaan-perusahaan pemilik izin untuk berhati-hati.

''Penegakan hukum dari kita jelas dan tegas. Yang sedang kita sorot sekarang kebakaran di lahan masyarakat, dan ini perlu keterlibatan aktif pemda dan penegak hukum di daerah,'' pungkas Rasio.(RO/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More