Ombudsman Pastikan Lahan Milik Prabowo HTI bukan HGU

Penulis: Ferdian Ananda Majni Pada: Kamis, 21 Feb 2019, 14:22 WIB Ekonomi
Ombudsman Pastikan Lahan Milik Prabowo HTI bukan HGU

MI/Bary Fathahilah

KOMISIONER Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mangatakan berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Ombudsman, diketahui status lahan negara yang dikuasai capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan bukanlah Hak Guna Usaha (HGU) melainkan Hutan Tanaman Industri (HTI).

"Semua orang sibuk membahas tentang isu lahan yang kemarin disampaikan debat. Pertama, hasil identifikasi yang dilakukan itu bukan HGU, tanah yang dimiliki Pak Prabowo itu sebetulnya adalah izin tanaman hutan industri, berbeda ya," kata Alamsyah, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

Baca juga: Soal Lahan HGU, Prabowo Tembak Dirinya Sendiri

Alamsyah menyayangkan, adanya kekeliruan informasi terkait status lahan yang saat ini dikuasai Prabowo tersebut. Oleh karena itu, pentingnya keterbukaan informasi mengenai lahan-lahan HGU di Indonesia. Apalagi, persoalan keterbukaan informasi dokumen publik sudah diatur dalam putusan Mahkamah Agung.

"Ombudsman semakin yakin terhadap putusan MA, yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa HGU adalah informasi dokumen publik yang bisa diakses siapapun," jelasnya.

Baca juga: Adik Prabowo: Lahan 340 Ribu Ha Diperoleh dari Lelang BPPN

Oleh karena itu, Alamsyah memastikan sejak diputuskan tahun 2017 hingga kini pemerintah belum mempublikasi dokumen tersebut. Pasalnya, salah satu hal yang sangat prinsip dalam keterbukaan informasi publik itu, yakni informasi publik yang ditutupi dapat dijadikan bahan politik. "Jadi dalam debat kemarin kita lihat, gimana informasi publik yang belum dibuka akses ke publik, dan informasi HGU digunakan untuk kepentingan politik," sebutnya.

Alamsyah mengimbau kepada pemerintah segera melakukan ekseskusi keputusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Bahkan menteri Agraria harus menyatakan dokumen itu terbuka. "Peristiwa debat kemarin pelajaran besar bagi kita, bahwa informasi publik bisa dugunakan untuk kepentingan politik, itu sangat tidak baik," paparnya.

Baca juga: Jokowi Ajak Masyarakat Doakan Kesembuhan Ani Yudhoyono

Dengan keterbukaan informasi, kata Alamsyah, selanjutnya tidak ada lagi masyarakat yang melapor karena tidak bisa mengakses informasi HGU. Selain itu, tidak seharusnya mengunakan informasi yang salah dan disampaikan untuk kepentingan politik.

"Maka kami mengharapkan supaya Presiden instruksikan ke Menteri untuk membuka informasi HGU, supaya semua orang tahu tentang penguasaan lahan ini, dan kemudian tidak simpang siur dijadikan alat saling menyerang baik ke kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu kontradiktif menurut kami. Sementara harusnya dibuka tapi ditutup dan digunakan untuk kepentingan politik," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More