Menyemai Harapan, Memupus Kecemasan

Penulis: Arif Susanto Analis politik Exposit Strategic, Pegiat Lingkaran Jakarta Pada: Kamis, 21 Feb 2019, 03:45 WIB Opini
Menyemai Harapan, Memupus Kecemasan

MI/Seno

HARAPAN publik ialah penjaga terbaik keberlangsungan politik. Melalui harapan tumbuh kepercayaan, yang kemudian menggerakkan suatu tindakan bersama politik. Pemilu memberi kita suatu momentum untuk merumuskan harapan dan meneguhkan kepercayaan silang. Namun, kontestasi elektoral yang cenderung konfrontasional dapat menipiskan optimisme dan meretakkan solidaritas.

Narasi kecemasan bersama semburan kebohongan tidak saja menghasilkan masyarakat yang pesimistis, kegusaran yang ditimbulkannya juga menjadi persemaian subur politik kebencian berbasis identitas. Diskursus harapan membutuhkan modal solidaritas kewargaan dan kehendak baik elite, yang tanpa keduanya pembaruan politik akan terus terpacak sebagai sekadar janji manis kekuasaan.

Penjaga politik
Harapan dan kekecewaan publik dalam politik membentang pada kutub yang berbeda. Harapan merupakan titik asal suatu tindakan politik, sedangkan kekecewaan menyergap di belakang manakala tindakan tersebut tidak membuahkan hasil yang dikehendaki. Harapan merumuskan kemungkinan yang dapat diperoleh hingga suatu kegagalan politik akan menyisakan kekecewaan.

Meskipun berbeda, harapan dan kekecewaan tidaklah bertolak belakang. Harapan berseberangan dengan keputusasaan dan kekecewaan berlawanan dengan kepuasan. Namun, kekecewaan hanya mungkin ada manakala di sana mula-mula tumbuh harapan. Hanya orang yang berharap, yang dapat kecewa; yang tidak berharap, tidak mungkin terpuaskan ataupun kecewa.

Shapiro (2016) menunjukkan bahwa harapan itu tumbuh dari kepercayaan. Suatu harapan mampu mendorong tindakan bersama politik saat orang percaya bahwa kerja sama itu bermanfaat, bahkan sebelum ada kepastian tentang hasil yang akan dicapai. Harapan membuat seseorang yakin dan keyakinan itulah yang memampukannya untuk menanggung suatu risiko politik.

Tidakkah para pendiri negara merisikokan banyak hal ketika mereka yakin bahwa kemerdekaan ialah suatu jalan menuju kehidupan yang gilang-gemilang? Kepercayaan silang di antara mereka meneguhkan komitmen bukan saja untuk mengakhiri dominasi penjajah, melainkan juga untuk membangun alas kukuh bagi harapan bersama yang belum kunjung surut tentang masa depan Indonesia.

Generasi pewaris kemerdekaan dibebani tanggung jawab untuk menjaga nyala harapan tersebut demi mendekatkan kita pada perwujudan kebaikan bersama. Ini, tak pelak, bukanlah tugas ringan. Tidak saja karena langkah merawat harapan menuntut kesediaan untuk menantang risiko, tetapi juga karena tindakan sepihak elite kerap mendamparkan publik pada kekecewaan.

Kita cenderung terbiasa dengan pengalaman politik dikecewakan ketimbang sebaliknya, tulis Slate (2013). Konstruksi orang tentang ‘kebaikan bersama’ mungkin berlainan, tetapi bias kepentingan kekuasaanlah yang kerap menguapkan harapan publik menjadi kekecewaan. Bahkan, setelah kekuasaan silih berganti, keengganan elite tetap menjadi sumber utama kekecewaan publik.

Harapan publik ialah, kendati begitu, penjaga terbaik keberlangsungan politik. Keberagaman ideal dan nilai yang bersilangan dalam politik merupakan energi yang memberdayakan diskursus harapan. Sejauh harapan tersebut tetap hidup bersama bekerjanya nalar publik, sejauh itu pula terpelihara kemungkinan bahwa kekuasaan politik dapat menghasilkan kebaikan bersama.

Masyarakat gusar
Awal tahun ialah momentum tepat untuk merumuskan harapan-harapan baru, termasuk menyusun ulang harapan-harapan lama yang belum terwujud. Pemilu yang segera kita jelang memberi alasan tambahan untuk menegaskan kembali secara nyaring harapan-harapan tersebut dalam suatu kontrak politik dengan pemimpin yang kita pilih untuk lima tahun berikutnya.

Sedikitnya, lima tahun terakhir solidaritas kewargaan menjadi getas terdampak polarisasi politik. Ketika politik dipahami sebagai segala tindakan untuk mendapatkan bagian kekuasaan, kontestasi elektoral pun berwajah konfrontasional. Propaganda kebencian dipantikkan demi memperoleh dukungan politik massif, tanpa peduli dampaknya menggerogoti kebersamaan dalam keberagaman.

Tidak kurang, narasi kecemasan terus dikeluarkan untuk menghasilkan efek kerisauan meluas, yang turut mengempiskan harapan publik. Gambaran buruk tentang ancaman kepunahan Indonesia, misalnya, dimunculkan bersama gundukan pesimisme tanpa memberi alternatif solusi atas persoalan bersama. Hal itu memberi dorongan tidak kecil bagi tumbuhnya ‘masyarakat yang gusar’.

Kegusaran tersebut dipicu secara subjektif bukan oleh suatu degradasi kondisi, melainkan lebih oleh agitasi yang mempertajam kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sayangnya, rumusan harapan dibentuk tanpa menimbang potensi, tetapi didorong sekadar hasrat penguasaan. Di sinilah kekecewaan dapat dieksploitasi sedemikian rupa menjadi energi kemarahan.

Dalam cekaman kecemasan, masyarakat yang gusar tersebut mudah terhasut berbagai semburan kebohongan dan bentuk-bentuk lain penyesatan. Kecemasan itu pula yang kemudian menyediakan hamparan persemaian bagi politik kebencian berbasis identitas. Dengan cara menempatkan yang lain sebagai yang berbeda secara diametrikal dan harus dibenci karena dianggap sebagai sumber ancaman.

Merangkai solidaritas kewargaan menjadi kemendesakan politik. Sebagai suatu ikatan dinamis, solidaritas tidak mungkin ditambatkan pada kesamaan eksklusif identitas. Demi menumbuhkan kepercayaan silang dan harapan bersama, solidaritas perlu berpasak kesepahaman, sedangkan kesepahaman sendiri membutuhkan kesediaan untuk mendialogkan perbedaan.

Bermodal solidaritas inklusif, warga negara dapat menghidupkan diskursus harapan dan menuntut komitmen elite untuk mengupayakan pemenuhannya. Dengan keyakinan bahwa tidak ada kekuasaan yang menjadi kuat tanpa bekal harapan publik, kehendak baik kekuasaan dapat memupus kecemasan, dan terus mendekatkan mereka pada perwujudan harapan tersebut.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More