Efisiensi Meredam Kebocoran Anggaran

Penulis: Joko Tri Haryanto Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Pada: Rabu, 20 Feb 2019, 03:30 WIB Opini
Efisiensi Meredam Kebocoran Anggaran

Thinkstock

DALAM beberapa tahun terakhir, pemerintah senantiasa mengedepankan aspek value for money terkait dengan pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah. Melalui konsep value for money, diharapkan muncul perubahan paradigma penganggaran berbasis output dan outcome. Sebagai sebuah mekanisme pendorong, fungsi anggaran memang harus dapat ditelusuri konektivitasnya mulai dari penetapan input, aktivitas/kegiatan, output hingga outcome.

Dengan demikian, setiap rupiah uang APBN yang dibelanjakan harus memiliki dampak terukur untuk semua tematik pembangunan baik pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, maupun lainnya. Sebagai contoh, satu rupiah anggaran kemiskinan harus dapat diukur berapa persen menurunkan jumlah penduduk miskin atau persentase penurunan status gizi buruk untuk kasus anggaran kesehatan.

Jika pendekatan value for money secara otomatis sudah dijalankan, prinsip penganggaran berbasis kinerja dapat diimplementasikan secara optimal. Untuk itu, diperlukan penyamaan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait definisi setiap proses.

Definisi input misalnya, harus dimaknai sebagai sumber daya atau prasyarat yang dibutuhkan selama proses menghasilkan output, sedangkan aktivitas/kegiatan diartikan sebagai segala bentuk proses untuk menghasilkan output.

Output dan outcome terkadang sulit untuk dibedakan sehingga beberapa pihak sering salah mengartikan keduanya. Output haruslah dikonotasikan sebagai ‘what we produce’, sedangkan outcome sangat dekat dengan jargon ‘what we change’.

Teori tentang keterbatasan anggaran, menjadi dasar pemikiran konsepsi value for money dan penganggaran berbasis kinerja. Bagaimana mengefisienkan setiap rupiah anggaran publik supaya tepat sasaran dan efektif khususnya yang memiliki multiplier effect yang besar, selalu menjadi contoh kasus yang menarik untuk dilaksanakan.

Terlebih pola penganggaran publik selama ini masih rentan didominasi pola belanja birokrasi yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Akibatnya anggaran yang seharusnya memberikan dampak positif terhadap masyarakat justru terbuang sia-sia tanpa menghasilkan efek pertumbuhan.

Efisiensi
Segala bentuk perbaikan mekanisme penganggaran, di sisi lain juga dimaksudkan untuk mengurangi munculnya kebocoran anggaran (budget leakage). Secara teori peningkatan aspek quality spending merupakan solusi ampuh mengurangi fenomena kebocoran ketika anggaran publik kemudian dapat terdistribusikan secara tepat kepada masyarakat yang memang berhak dan layak menerima (rumah tangga sasaran/RTS).

Potensi munculnya kebocoran anggaran dapat juga dipicu ketidaktepatan proses perencanaan di awal periode tahun anggaran dengan proses penetapan anggaran itu sendiri. Akibatnya banyak yang direncanakan namun justru tidak mendapatkan aloaksi anggaran, atau sebaliknya banyak kegiatan yang dianggarkan meski tidak direncanakan.

Untuk itulah di 2017 pemerintah mengeluarkan regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Di dalam ketentuan umum, yang dimaksud sinkronisasi ialah sebuah proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sinkronisasi itu juga didukung penggunaan aplikasi perencanaan penganggaran nasional berbasis teknologi dalam wujud Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).      

Kementerian yang menjadi penanggung jawab utamanya terdiri atas Bappenas selaku pemangku perencanaan pembangunan nasional, Kementerian Keuangan sebagai pemangku penganggaran nasional, serta Kementerian PAN-Rebiro sebagai pengendali pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Alat kelengkapan pengawasan dan pengendali kinerja pemerintah juga diperkuat dalam mekanisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang langsung bertanggung jawab ke presiden. lalu, inspektorat jenderal/inspektorat utama dan inspektorat yang bertanggung jawab kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Inspektorat pemerintah provinsi yang bertanggung jawab ke gubernur dan inspektorat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab ke bupati/wali kota.     

Ditambah lagi dengan perangkat penegak hukum yang terdiri atas hakim, jaksa, kepolisian, serta KPK seharusnya sudah memberikan rambu-rambu yang sangat memadai.

Perhatian terhadap percepatan realisasi belanja negara juga terus dikedepankan. Penyerahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), misalnya, menjadi bukti sahih keseriusan ini. Dampaknya, di bulan Januari saja beberapa kementerian khususnya kementerian teknis sudah dapat memulai proses tender pengadaan sehingga potensi munculnya dana mengendap dapat diminimalkan sejak awal.

Sedikit hal yang masih menjadi ganjalan ialah munculnya fenomena paradoks anggaran di daerah ketika posisi simpanan di perbankan nasional relatif signifikan. Namun, tak henti-hentinya pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang berusaha mengurai masalah utama yang memicu munculnya fenomena itu demi mewujudkan tujuan menjadikan APBN sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai penutup, seluruh hal positif yang sudah di inisiasi, selayaknya didukung dengan gegap gempita oleh seluruh komponen bangsa demi terciptanya tujuan Indonesia Emas 2045.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More