Memanusiakan Ekonomi Digital

Penulis: Ronny P Sasmita Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/ EconAct, Analis Ekonomi BNI Sekuritas Jakarta Barat, dan Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional Pada: Selasa, 19 Feb 2019, 08:15 WIB Opini
Memanusiakan Ekonomi Digital

Ilustrasi

BERDASARKAN data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), saat ini belanja online di negara maju sudah dilakukan hampir dua pertiga dari penduduknya. Secara global, nilai transaksi belanja online bergerak cukup progresif. Dibandingkan delapan tahun lalu, nilai transaksi business to consumer (B2C) terhadap PDB global naik tiga kali lipat, dari 0,5% menjadi 1,5%.
     
Di Indonesia, ekonomi berbasis internet setara 3% PDB, rata-rata tumbuh 49% dari tahun 2015 sampai tahun 2018 (Google Temasek, 2018). Pada tahun 2018 nilainya mencapai US$ 27,2 miliar. Berdasarkan empat sektor utama ekonomi digital, proporsi perdagangan online mencapai 45%, diikuti travel online (32%), transportasi online, dan pengantaran makanan (14%), serta media online (10%).
      
Dari sisi investasi,  mengacu pada riset Google dan Temasek, nilai investasi ekonomi digital di ASEAN juga meningkat cukup siginifikan. Pada 2015, investasi dari private equity, modal ventura, dan investor korporasi di empat sektor utama ekonomi digital mencapai US$1,1 miliar.
      
Di tahun 2016, nilainya naik lebih dari empat kali menjadi US$4,7 miliar, kemudian pada 2017 menjadi US$9,4 miliar. Pada Semester I 2018 nilainya sudah mencapai US$9,1 miliar, naik 2,5 kali lipat dari periode yang sama 2017. Setengah nilai investasi pada 2018 masuk ke sektor transportasi online dan pengantaran makanan, 30% ke perdagangan online. Tercatat, Singapura dan Indonesia menjadi dua negara tujuan investasi dengan proporsi masing-masing 75% dan 20%.
     
Namun masalahnya, perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat di Tanah Air, ternyata tidak segaris dengan bisnis telekomunikasi. Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ASTI) mencatat, total pendapatan perusahaan telekomunikasi sepanjang 2018 menyusut 6% menjadi Rp148 triliun dibanding raihan 2017 mencapai Rp157 triliun.
     
Layanan data yang digadang-gadang sebagai bisnis masa depan telekomunikasi, menggantikan suara (voice) dan pesan singkat (SMS), ternyata masih belum bisa bicara banyak. Pada 2018, pendapatan per megabita menurun 17% dibanding 2017 akibat perang tarif layanan data.
     
Padahal, sebagaimana data di atas, ekonomi digital tumbuh nyaris eksponensial. Paling tidak, gerak cepatnya bisa dilihat dari peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Salah satu indikatornya, penerimaan negara dari barang impor terkait transaksi e-commerce yang terus meningkat.
    
Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan, sepanjang Januari hingga 10 Desember 2018, penerimaan dari barang impor terkait transaksi e-commerce untuk pertama kali tembus angka Rp1 triliun, persisnya, Rp1,13 triliun. Perinciannya, Rp236 miliar berasal dari bea masuk dan sisanya Rp896 miliar dari pajak dalam rangka impor.
     
Oleh karena itu, wajar kiranya mata pemerintah dibuat menghijau. Walhasil, mulai 1 April 2019 nanti pemerintah akan memungut pajak atas transaksi e-commerce. Bukan cuma bea masuk dan pajak impor atas barang kiriman dari luar negeri. Pemerintah juga menarik pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPh).
     
Salah satu alasan pemerintah, demi menciptakan perlakuan setara dengan pelaku usaha konvensional. Saya kira, di satu sisi, tentu kita bisa menyepakati ini, demi rasa keadilan. Lantaran karyawan berpenghasilan di atas Rp4,5 juta per bulan saja kena PPh, masa pebisnis online dengan laba bersih belasan bahkan puluhan juta rupiah 'bebas' pajak.
    
Namun di sisi lain, terkait perpajakan, ekonomi digital yang banyak disokong UMKM tentu juga butuh insentif. Baik pajak maupun nonpajak, untuk mendukung masa pertumbuhannya yang sedang subur-suburnya. Apalagi saat ini ada beberapa tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital di RI. Sehingga perlakuan pajak terhadap perdagangan online perlu didesain sedemikian rupa agar menciptakan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan industri dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
     
Mengedepankan keadilan tentu sangat penting, tapi memaknai keadilan secara kontekstual juga penting. Ibarat memberi jajan anak di pagi hari jelang berangkat sekolah. Nilai jajan akan dipengaruhi banyak variable yang membuat angkanya berbeda antara anak yang masih SD dengan yang sudah SMP dan SMA, atau yang sudah kuliah.   
    
Masalah lainnya yang juga tak kalah penting ialah soal ekses negatif. Sejatinya inovasi teknologi akan membawa dua pengaruh negatif bagi industri. Pertama, teknologi memungkinkan proses mekanisasi yang dapat menggantikan jenis pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah (low-skill jobs). Bagi perusahaan, pilihan terbaik untuk mengantisipasi proses mekanisasi ialah dengan melakukan perbaikan diri (upgrading) atau berpindah industri.
    
Kedua, yang lebih serius, ialah inovasi teknologi yang ada saat ini sebenarnya juga sekaligus menjadi pijakan inovasi teknologi yang lebih canggih alias menciptakan proses akselerasi inovasi berbasis teknologi yang semakin jauh dan cepat. Akibatnya, gap antara inovasi teknologi dan ketidaksetaraan sosial (inequality) akan terus meningkat.
    
Gagasan antara inovasi teknologi dan ketidaksetaraan sesungguhnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Daron Acemoglu, ekonom Massachusetts Institute of Technology (MIT), pernah menyebut adanya pergeseran di pasar tenaga kerja di Inggris pada abad ke-19 dan ke-20 gara-gara ada inovasi teknologi.
     
Sebelumnya, inovasi teknologi dianggap sebagai variabel eksogen di luar kendali sistem. Perkembangan sains dan aktivitas kewirausahaan dipandang terjadi di luar ruang lingkup teori ekonomi tradisional.     
    
Kenyataannya, inovasi teknologi ialah variabel endogen di dalam sistem yang menjadi motivasi perusahaan dalam mencari laba.
Latar belakang inilah yang melandasi perusahaan dalam mencari-cari  teknologi yang dapat melengkapi keterampilan pekerjanya guna memotong biaya dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.
    
Sejak itu, perusahaan mulai mendorong inovasi untuk menyediakan teknologi pelengkap yang dapat menunjang produktivitas. Inovasi teknologi berjalan beriringan dengan kebutuhan pekerja berketerampilan tinggi untuk mengoperasikan teknologi itu.     
    
Pertanyaannya kemudian, apa yang akan terjadi dengan pekerja berketerampilan rendah yang mayoritas ada di Indonesia? Oleh karena itu, saya kira, irama disrupsi bisnis digital juga harus disesuaikan dengan konteks yang ada, jangan sampai membentur semua sisi. Yakni, jangan membentur bisnis konvensional padat karya secara keras dan jangan membentur bangunan tenaga kerja nasional secara kasar.
     
Pada titik inilah sebenarnya intervensi mutlak diperlukan agar arah pengembangan inovasi teknologi tidak semata didorong motif mencari laba. Tapi, juga harus digerakkan motivasi menjembatani kesenjangan yang bisa meningkatkan taraf hidup kita sebagai manusia.
     
Intervensi itu bisa berupa clusterisasi proses digitalisasi, akselerasi pemerataan digital, pencanggihan instrumen pengawasan untuk memitigasi agar keluhan dari konsumen perusahaan teknologi finansial tidak terus bertumpuk (misalnya), percepatan pengembangan SDM, pembenahan sistem pendidikan, peningkatan anggaran riset, dst.   
    
Semuanya harus diayunkan dalam langkah yang sesuai dinamika sosial ekonomi yang ada, tidak terlalu cepat. Tapi, juga tidak tertinggal terlalu jauh. Di satu sisi, pemerintah harus memperlakukan pelaku ekonomi digital secara proporsional dan manusiawi.
    
Dan di sisi lain pemerintah pun harus menjaga irama ekonomi digital agar tidak membentur fakta kemanusiaan yang ada di RI. Semoga.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More