Rembuk Nasional Dikbud 2019 Hasilkan 5 Rekomendasi

Penulis: Syarief Oebaidiilah Pada: Rabu, 13 Feb 2019, 21:25 WIB Humaniora
Rembuk Nasional Dikbud 2019 Hasilkan 5 Rekomendasi

Ist

REMBUK Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 yang berlangsung 11-13 Februari 2019 resmi ditutup hari ini.

RNPK yang diresmikan Presiden Joko Widodo tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Seluruh rekomendasi diserahkan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi selaku Ketua Pelaksana RNPK 2019 kepada kepada Mendikbud Muhadjir Effendy.

"Alhamdulikah, seluruh rangkaian acara rembuk nasional berjalan dengan baik. Lima kelompok komisi yang dibentuk telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang tidak sekedar menjadi catatan tetapi sekaligus menjadi acuan untuk pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan di masa mendatang," kata Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, pada laporan penutupan RNPK 2019 di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemendikbud, Sawangan, Depok, Rabu.

Didik mengutarakan, terdapat tiga kesimpulan pokok RNPK yakni pembangunan SDM menjadi prioritas pokok pembangunan di era revolusi industri 4.0, Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20% serta penguatan sinergi antara pusat dengan daerah dalam hal pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

Mendikbud Muhadjir Effendy saat sambutan resmi menutup NRPK 2019 mengemukakan pembangunan pendidikan merupakan kerja besar yang membutuhkan kerja keras semua pihak.

Dengan jumlah populasi anak usia sekolah mencapai 50 juta dan lembaga pendidikan formal lebih dari 400 ribu, membutuhkan kerja keras semua pihak dalam menyukseskan pembangunan pendidikan dan kebudayaan berjalan optimal.

Dia berharap seluruh peserta NRPK dapat menyosialiasikan hasil dari NRPK ini di daerah-daerah peserta.

"Sejumlah rekomendasi RNPK yang kita hasilkan bersama ini pasti ada yang menjadi tanggung jawab pusat, ada yang menjadi tanggung jawab daerah, dan ada juga yang menjadi tanggung kita bersama," tegasnya.

Muhadjir mengimbau dalam melaksanakan rekomendasi RNPN tetap menjalin dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dari diskusi yang dilakukan jelas masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Kemendikbud tentu saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut secara sendiri, dan karena itu memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan," cetusnya.


Baca juga: Pendaftaran SNMPTN SMK Dipermudah


Adapun sejumlah rekomendasi RNPK 2019 antara lain kelompok I dengan topik Penataan dan Pengangkatan Guru, mengenai redistribusi guru dilakukan berdasarkan sistem zonasi pendidikan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah; pembukaan formasi CPNS untuk guru secara periodik setiap tahun sesuai dengan peta kebutuhan guru di sekolah dan daerah, pengangkatan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dan lainnya.

Kelompok II dengan topik sistem zonasi pendidikan merekomendasikan perlunya pemahaman tujuan dan strategi yang sama tentang tata kelola pendidikan berbasis zonasi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; perlunya kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag dan Kemendagri dalam penataan zonasi, dan lainnya.

Kelompok III dengan topik Revitalisasi Vokasi antara lain penuntasan kekurangan lisensi untuk skema sesuai kompetensi keahlian pada 840 LSP-P1 SMK terlisensi oleh BNSP pada tahun 2019 dan penambahan 360 LSP-P1 SMK terlisensi baru oleh BNSP, harmonisasi sistem sertifikasi BNSP dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau DUDI untuk pengakuan sertifikasi, harmonisasi sistem sertifikasi antara SMK, SMA-LB, Paket C Vokasi, serta lembaga kursus dan pelatihan.

Kelompok IV dengan topik Pemajuan Kebudayaan antara lain pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota segera menerbitkan regulasi turunan dari UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No. 5 Tahun 2017, mengonsolidasikan program pembangunan di bidang kebudayaan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator; dan memperkuat pelibatan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui dewan kesenian, dewan kebudayaan, majelis adat, komunitas, dan masyarakat lainnya dengan memanfaatkan ruang-ruang publik.

Kelompok V dengan topik Penguatan Sistem Perbukuan dan Gerakan Literasi antara lain merekomendasikan penyediaan buku bermutu, murah, dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dengan berbagai strategi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; peningkatan peran pemerintah daerah dalam menjamin ketersedian buku bermutu, murah, dan merata di daerahnya; penguatan sepuluh 10 unsur pelaku perbukuan untuk mengoptimalkan ekosistem perbukuan dan lainnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More