Pembangunan Rendah Karbon Harus Diimplementasikan dalam RPJMN

Penulis: Sri Utami Pada: Rabu, 13 Feb 2019, 15:39 WIB Humaniora
Pembangunan Rendah Karbon Harus Diimplementasikan dalam RPJMN

Ilustrasi

ANCAMAN meningkatnya suhu panas bumi hingaa 1,5 derajat celcius pada 2030 menuntut pemerintah untuk menekan angka deforestasi dan penggunaan energi terbarukan rendah karbon.

Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia Nirarta Samadhi menyarankan pemerintah segera mengimplemetasikan pembangunan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

"Pembangunan yang kami harapkan bisa jadi langkah pembangunan di lima tahun berikutnya, pembangunan yang rendah karbon," ujar Nirarta, Rabu (13/2).

Misi pembangunan rendah karbon, menurutnya, sudah dilakukan sejak lama dengan pembangunan berkelanjutan yang didorong Emil Salim. Namun upaya tersebut tidak terlaksana dengan optimal dan konsisten disebabkan pemerintah masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan ekonomi makro.

"Masalahnya prinsip itu belum ditranslansikan secara operasional dalam pembangunan nasional. Kita masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan ekonomi makro. Belum memasukkan koreksi yang sifatnya keterbatasan lingkungan," ungkapnya.

Baca juga: KKP Promosikan Teknologi Rendah Karbon Dalam Pariwisata Berbasis Ekosistem

Lebih lanjut, pada tahun ini Bappenas mencoba secara elaboratif dengan memasukkan pertimbangan lingkungan hidup dalam rancangan pembangunan. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditegaskan terkait keterbatasan pembangunan agar berorientasi menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

"Makanya ada KLHS, kita punya batasan untuk melanjutkan keterbatasan. Pembangunan kita harus diatur sedemikian rupa, supaya tidak banyak mengandalkan energi fosil, mengelola lahan dan hutan dalam tata kelola yang jauh lebih ketat," cetusnya.

Bappenas, lanjut Nirarta, sudah mendorong pembangunan rendah karbon yang dilakukan secara serius dengan melakukan modelling mengaitkan hubungan antara satu sektor dengan sektor lain. Beberapa kementerian memiliki andil penting untuk dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon.

"Contoh, kalau mau mengurangi emisi, tidak hanya urusan SDM, tapi juga Kementerian BUMN, karena ternyata PLN memengaruhi secara kuat policy dari penyediaan energi kita. Ternyata ada kaitannya dengan Kementerian Perindustrian kalau kita masukkan teknologi yang energi yang renewable itu erat hubungannya dengan perindustrian. Kemendagri juga bisa jadi pemain kunci, mengawal pembangunan daerah dengan pendekatan pembangunan rendah karbon ini," terangnya.

Hal ini seirama dengan target pemerinta, Indonesia Emas 2045, yang dapat menggambarkan seratus tahun Indonesia dengan tantangan semakin besar.

"Tantangan akan semakin rumit dan berat kalau kita percaya atas isi laporan 1,5 derajat IPCC. Ini skenario yang drastis, misalnya harus berhenti pakai batu bara. Tapi tidak realistis itu harus ditranslasikan dalam kebijakan pembangunan," tandasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/3) digelar debat ketiga Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno. Debat ini akan mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?





Berita Populer

Read More