Dinilai Masih Merugi, Pemerintah Subsidi LRT Sumsel

Penulis: Dwi Apriani Pada: Selasa, 12 Feb 2019, 16:00 WIB Nusantara
Dinilai Masih Merugi, Pemerintah Subsidi LRT Sumsel

MI/Dwi Apriani

PEMERINTAH pusat tetap konsisten menghidupkan angkutan massal untuk masyarakat. Hal itu termasuk menghidupkan dan konsisten mengoperasionalkan light rail transit (LRT), kereta listrik cepat. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat akan mengucurkan subsidi untuk operasional LRT tersebut pada tahun ini dengan besaran Rp123 miliar. Besaran ini tidak jauh berbeda dari alokasi subsidi di tahun sebelumnya. 

"Untuk LRT ini menggunakan subsidi perintis sebesar Rp123 miliar untuk 2019. Ini digunakan untuk menutupi biaya operasional LRT  Sumsel. Jumlah ini sama dengan subsidi yang digelontorkan tahun lalu," ujar Direktur Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri, Selasa (12/2).

Pihaknya masih memberikan subsidi untuk operasional LRT itu, karena dari operasional itu masih mengalami kerugian. Diakuinya, subsidi ini diberikan untuk menalangi biaya operasional dan juga mensubsidi tarif harga tiket.

Saat ini, kata dia, biaya operasional LRT Sumsel sekitar Rp10 miliar per bulan adapun pendapatan yang diperoleh sekitar Rp1 miliar. 

"Subsidi tahun 2019 ini sebagian masih dalam kontruksi LRT itu sendiri," jelasnya.

Ia menjelaskan, masa kontruksi ini baru akan berakhir pada Mei mendatang. Dengan demikian, dapat dihitung berapa besaran yang akan dikeluarkan untuk operasional LRT itu sendiri. 

Zulfikri menuturkan, saat ini yang paling penting yaitu peningkatan pelayanan terlebih dahulu dan ini harus terus disosialisasikan.

Selama ini, pemerintah sudah melakukan sejumlah cara agar okupansi meningkat, salah satunya dengan subsidi tarif tiket. Saat ini harga yang dibebankan kepada masyarakat hanya Rp5.000- Rp10.000 per orang. 

Kalau ingin mendapatkan untung, tarif yang dibebankan sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 per orang," katanya.

 

Baca juga: Integrasi MRT, LRT, dan KRL Ditargetkan Selesai 2029

 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menambahkan, angkutan massal disediakan untuk masyarakat. 

"Kita tidak usah bicara soal untung rugi. Karena secara umum angkutan ini untuk masyarakat," kata dia.

Menurutnya, setiap angkutan masal di seluruh dunia manapun disubsidi sehingga tidak ada istilah merugi. Ia mengatakan, subsidi ini dapat saja dihilangkan jika moda transportasi tersebut telah siap. 

Ia mencontohkan transportasi publik di Jakarta yang meski telah berjalan sekian lama tetap disubsidi karena belum mampu meraih keuntungan dari operasional. Begitu juga di Singapura yang transportasi publiknya disubsidi pemerintah.

"Artinya, butuh waktu lama untuk melepas subsidi ini mengingat ini angkutan massal untuk masyarakat," ujarnya.

Budi menuturkan saat ini pihaknya bersama pemerintah daerah sedang berupaya maksimal meningkatkan okupansi LRT. Seperti contoh meningkatnya integrasi antarmoda, harga yang murah, dan aturan dari pemerintah daerah yang menekankan pegawai naik LRT.

Ia mengatakan keberadaan LRT dapat mendorong perekonomian daerah. Beberapa masalah bisa teratasi seperti kemacetan, munculnya lokasi perekonomian baru, dan juga harga tanah yang ada di sekitar tempat tersebut juga semakin tinggi. 

Menurutnya, Palembang memiliki modal yang cukup besar karena keberadaan angkutan massalnya sudah cukup lengkap mulai dari Trans Musi, Bus Air, dan LRT.

"Fokus saat ini adalah mengoptimalkan pengintegrasian angkutan massal tersebut," ucapnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More