BPN Gandeng Satgas Saber Pungli

Penulis: */J-1 Pada: Selasa, 12 Feb 2019, 01:00 WIB Megapolitan
BPN Gandeng Satgas Saber Pungli

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) langsung berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) guna mencari kebenaran informasi adanya pungli yang dilakukan petugas BPN dalam pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

“Kita tidak main-main soal ini. Tidak boleh ada pungli di situ. Biayanya sesuai tarif yang sudah ditetapkan. Kita akan tindak jika benar ada pungli pengurusan PTSL di Tangerang Selatan (Tangsel). Kita sudah gandeng Satgas Saber Pungli buat menelusurinya,” Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) ATR/BPN Harison Mocodompis, kemarin.

Hal itu disampaikannya menanggapi pengakuan sejumlah warga Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, yang dikutip Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta dalam pengurusan PTSL. Kutipan itu dilakukan aparat RT/RW setempat dengan dalih sebagai ‘uang lelah’ bagi petugas BPN.

“Apa itu uang lelah, enggak ada itu. Kami sudah digaji negara untuk melayani masyarakat. Kita minta masyarakat proaktif dan jangan takut melapor ke kami,” tegas Harison.

Ia menganjurkan agar warga mengurus sendiri sertifikat supaya terhindar dari pungli. Proses pengurusan PTSL itu, sambungnya, tidak sesulit seperti yang dikhawatirkan masyarakat.

“Kita tidak menganjurkan untuk pakai perantara RT/RW, itu inisiatif mereka (RT/RW) untuk bantu saja,” ujar Horison.

Ia berharap masyarakat segera meninggalkan anggapan­ ruwetnya mengurus sertifikat tanah di BPN. Jika semua persyaratan sudah lengkap, warga cukup sekali datang ke Kantor BPN untuk mendapatkan sertifikat tanahnya.

“Untuk apa bolak-balik ke BPN? Cukup sekali saja, asalkan dilengkapi dulu dokumen atau syarat yang dibutuhkan. Birokrasi yang ruwet itu cerita lama,” terang Horison.

Biaya Rp150 ribu

Horison juga meluruskan informasi yang berseliweran perihal gratisnya pengurus­an PTSL. Ia menerangkan, peng­urusan PTSL tetap dipu­ngut biaya sebagaimana sudah diputuskan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Dalam SKB 3 menteri itu memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Di Pulau Jawa itu biayanya sebesar Rp150 ribu, tidak lebih. Soal biaya fotokopi, dokumen, meterai, dan tanda batas/patok, itu ditanggung sendiri oleh warga,” jelasnya.

Di kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaifullah, juga berharap agar warga DKI proaktif melapor jika dikutip pungli dalam pengurusan­ PTSL.

“Silakan lapor ke kita atau polisi. Kita tidak bisa menindaklanjuti  kalau tidak ada laporan dari masyarakat karena ini delik aduan,” terangnya. (*/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More