Pengemudi Ojek dan Taksi daring Tolak Larangan Penggunaan GPS

Penulis: M. Ilham Ramadhan Avisena Pada: Senin, 11 Feb 2019, 22:10 WIB Megapolitan
Pengemudi Ojek dan Taksi daring Tolak Larangan Penggunaan GPS

Ilustrasi

LARANGAN penggunaan alat bantu navigasi (GPS) saat mengemudi dianggap menyulitkan pengendara transportasi daring.

"Gak setuju lah saya, susah kan kalo gak pake GPS, kalo gak tau jalan gimana? Nanya ke orang gitu? Muter-muter? Kan kasian penumpangnya nanti," ujar Andri, 38, pengendara ojek daring saat ditemui di depan ITC Permata Hijau, Jakarta Selatan pada Senin, (11/2).

Ia keberatan dengan larangan tersebut lantaran GPS juga digunakan untuk menghindari jalanan Ibu Kota yang macet. "Itu (GPS) kan dipake juga buat nyari jalan tikus, kalo jalanan lagi macet," tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adi pengendara ojek daring lainnya, "ya gak setuju ya, mungkin kalo orangnya apal jalanan di sini sih gak masalah, tapi yang gak apal mau gimana? Gak masalah juga dilarang, asal ada solusi lain buat gantiin GPS, kalo gak ada (solusi), ya masalah" ungkapnya.

Senada dengan Adi dan Andri, pengendara taksi daring Endi juga tidak setuju soal larangan penggunaan GPS. "Kita butuh (GPS), mau anter jemput orang pasti pake GPS. Sangat merugikan, pasti ada kendala nanti kalo gak pake (GPS)," ungkapnya.

Ulfi pelanggan ojek daring menyatakan dirinya merasa khawatir soal keselamatan ketika menumpangi ojek daring yang menggunakan GPS saat berkendara.

"Agak bahaya sih emang itu (pakai GPS), pernah hampir ketabrak mobil karna abangnya (pengemudi ojek daring) lagi liat GPS, langsung nge-rem mendadak gitu," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terhadap larangan penggunaan GPS saat mengemudi ditujukan demi keselamatan pengendara dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

Putusan MK soal larangan penggunaan GPS itu berdasarkan penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat 1 yang berbunyi,

'Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi.' (OL-4)

Berita Terkini.

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More