KPU Karawang Tunggu 7 Juta Lembar Surat Suara

Penulis: Cikwan Suwandi Pada: Senin, 11 Feb 2019, 18:00 WIB Nusantara
KPU Karawang Tunggu 7 Juta Lembar Surat Suara

MI/Cikwan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Karawang, Jawa Barat, merasa keputusan distribusi surat suara dengan menentukan jarak terjauh terlebih dahulu kurang pas. Seharusnya distribusi surat suara mengutamakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat suara. Karena keputusan penyaluran dilakukan berdasarkan jarak terjauh. Seperti wilayah Banjar, Pangandaran dan Garut. Kami berharap seharusnya distribusi berdasarkan jumlah DPT, karena mengingat beban kerja juga," kata Ketua KPU Karawang Miftah Farid kepada Media Indonesia, Senin (11/2).

Disebutkan Miftah, angka hak pemilih di Karawang mencapai 1.696.959 DPT. Dengan begitu kebutuhan surat suara mencapai 7 juta lembar lebih.

"Perhitungannya itu dari jumlah DPT ditambah 2%, lalu kita kalikan 5 surat suara," ujarnya.

Baca juga: Surat Suara Pemilu 2019 Terdistribusi

Saat ini KPU Karawang, tengah sibuk mencari tempat untuk melakukan pelipatan surat suara. Beberapa tempat yang sudah di survei KPU setempat di antaranya adalah Gelanggang Olahraga (Gor) Dinas Pendidikan, Gor Adiarsa dan terakhir adalah aula Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Kementerian Kelautan Perikanan di Karawang.

Dari hitungan KPU Karawang, lanjut Miftah, untuk pelipatan surat suara, KPU membutuhkan sebanyak 500 orang tenaga kerja dengan sistem dua shift kerja. Setiap shift akan diberikan tujuh jam kerja.

"Kalau kita hitung itu bisa menghabiskan waktu sebanyak 8 hari," imbuhnya.

Sementara itu, Miftah mengungkapkan kekurangan beberapa logistik di antaranya sebanyak 261 kotak suara masih kurang dari kebutuhan 32.051 kotak suara. Lalu sebanyak 5.208 bilik suara dari kebutuhan 25.276 bilik suara.

"Padahal ini sudah kita laporkan sejak bulan November 2018," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More