Komitmen Pemda Kunci Pengelolaan Sampah

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Senin, 11 Feb 2019, 10:10 WIB Humaniora
 Komitmen Pemda Kunci Pengelolaan Sampah

MI/LILIEK DHARMAWAN
PENGELOLAAN SAMPAH: Sejumlah pekerja tengah memilah sampah di hanggar atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (17/1)

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mengelola sampah dengan baik.

Sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semua daerah wajib beralih dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menjadi lahan uruk saniter (sanitary landfill) atau lahan uruk terkendali (controlled landfill).

"Karena itu, seluruh daerah yang masih punya tempat pembuangan open dumping dikeluarkan dari (nominasi) Adipura," kata Siti seusai meninjau pencemaran lingkungan di Situ Pladen, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Pada kesempatan itu, ia menyoroti pengelolaan sampah di Kota Depok. Ia mengatakan, Depok menghasilkan sampah rumah tangga 1.320 ton per hari, tetapi baru mampu menangani 740 ton. Sisanya, tercecer di tempat-tempat yang bukan tempat pembuangan.

"Di tempat pembuangan, sampah kadang-kadang ditumpuk sampai 30 meter. Open dumping tidak boleh menurut UU," tegasnya.

Terpisah, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengungkapkan, dari seluruh kabupaten/kota, sekitar 55% masih mengoperasikan tempat pembuangan akhir (TPA) terbuka. Sisanya sudah mengoperasikan sistem sanitary/controlled landfill.

"Mungkin daerah sedikit agak kaget. Namun, itu sudah menjadi ketetapan UU sehingga harus dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, komitmen politik pemda menjadi hal mendasar yang dibutuhkan. Itu dibuktikan daerah-daerah yang berhasil beralih ke sistem pembuangan tertutup. Contohnya, Kota Surabaya, satu-satunya peraih Adipura Kencana 2018. Surabaya mampu mengelola sampah dengan baik, tak hanya dengan beralih ke pembuangan tertutup, tapi juga berkat gerakan masyarakat.

"Persoalan teknis dan anggaran bukanlah yang utama. Partisipasi publik menjadi kekuatan utamanya. Di Surabaya penduduk terus bertambah, tetapi timbulan sampahnya signifikan berkurang," jelas Novrizal.

Selain memberi dorongan, imbuhnya, pemerintah juga menerapkan disinsentif bagi pemda yang belum taat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan UU. Daerah yang masih menerapkan open dumping, yang otomatis gugur dalam nominasi penghargaan Adipura, tidak mendapatkan dukungan dana alokasi khusus (DAK) untuk pengelolaan sampah dari pusat. "Karena penghargaan Adipura menjadi salah satu determinan terkait DAK."

Pencemaran Situ Pladen

Sementara itu, terkait dengan pencemaran situ seperti yang terjadi di Situ Pladen, Depok, Menteri Siti berjanji segera membahas proses revitalisasinya. Siti menyampaikan, penyelesaian masalah lingkungan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Mulai minggu depan segera dibahas bersama kementerian/lembaga lain untuk mengambil langkah teknis," ujarnya.

Pantauan Media Indonesia, sampah rumah tangga termasuk botol-botol plastik mengapung di permukaan Situ Pladen. Warna airnya hijau gelap, baunya tak sedap.

Depok semula memiliki 30 situ, tetapi tersisa 22. Sebagian beralih fungsi, di antaranya menjadi perumahan. "Fungsi situ harus dijaga. Di Depok ini situ 40% untuk pengairan, 30% tandon air. Sisanya pengendali air, perikanan, dan bahkan bisa dikembangkan untuk wisata alam," ujarnya. (H-2)

Berita Terkini.

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More