Visi Energi Pasangan Calon Pemimpin Negeri

Penulis: Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Pada: Sabtu, 09 Feb 2019, 04:30 WIB Opini
Visi Energi Pasangan Calon Pemimpin Negeri

Thinkstock

SALAH satu topik yang akan diangkat dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden putaran kedua ialah bidang energi. Hingga menjelang debat berlangsung sepekan mendatang, kedua pasangan calon (paslon) belum secara eksplisit mengemukakan ke publik tentang visi energi.

Meskipun demikian, sebagai petahana, visi energi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat ditelusuri dari berbagai program kerja yang sudah diimplementasikan selama empat tahun ini. Program energi itu dikemas dalam Energi Berkeadilan, yang merupakan turunan dari Program Nawa Cita Jokowi. Energi Berkeadilan merupakan kebijakan untuk mengupayakan ketersediaan (available) dan keterjangkauan harga (affordable) energi secara berkeadilan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi Energi Berkeadilan diwujudkan dalam beberapa program, di antaranya pemerataan energi, ketersediaan dan keterjangkauan energi, keberlanjutan ketersediaan energi, serta kemandirian dan kedaulatan energi. Untuk mencapai pemerataan, ketersediaan dan keterjangkauan energi, dicanangkan tiga program utama, yakni subsidi tepat sasaran, BBM satu harga, serta 100% rasio elektrifikasi.

Pembangunan infrastruktur
Di awal pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk mengalihkan subsidi energi konsumsi dialihkan untuk produksi. Data menunjukkan, anggaran subsidi energi APBN pada 2014 mencapai Rp453,3 triliun, sedangkan pada 2018 turun drastis menjadi Rp94,53 triliun. Penurunan subsidi energi dalam jumlah yang besar itu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang produktif, salah satunya untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan irigasi.

Untuk mencapai program pemerataan dan keadilan, pemerintah dengan berani menetapkan kebijakan BBM Satu Harga untuk seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan ini mengurangi beban rakyat, utamanya rakyat Papua. Pasalnya, harga premium di Papua selama ini berkisar Rp25 ribu hingga Rp100 ribu per liter, di Jawa harga premium hanya sebesar Rp6.450 per liter.

Pada 2018, penerapan kebijakan BBM Satu Harga sudah mencapai 131 titik dari target 161 titik pada pada akhir 2019. Penerapan kebijakan BBM Satu Harga mempunyai multiplier effects bagi pertumbuhan bisnis dan industri di daerah. BBM Satu Harga juga menurunkan harga-biaya transportasi sehingga menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, yang dapat menaikkan daya beli rakyat di daerah-daerah terpencil.

Untuk mencapai ketersediaan energi, Pemerintahan Jokowi mencanangkan program listrik 35.000 MW untuk mencapai 100% rasio elektrifikasi. Program 35.000 MW tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah tangga, tetapi juga untuk bisnis dan industri. Pada 2018, rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,3%, lebih besar daripada target ditetapkan sebesar 95,15%, diharapkan rasio elektrifikasi akan mencapai 99,9% pada 2019. Selain itu, Pemerintahan Jokowi juga masih memberikan subsidi tarif listrik bagi rakyat miskin, yang menggunakan listrik 450 W dan sebagian pengguna listrik 900 W, yang termasuk kategori rakyat rentan miskin.    

Untuk menerangi di daerah-daerah terpencil, yang tidak ada jaringan distribusi listrik, digunakan panel tenaga surya dengan memasang empat lampu di setiap rumah penduduk. Sementara itu, untuk menerangi jalan-jalan umum digunakan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS). Pada 2018, total PJU-TS yang sudah terpasang mencapai 35.935 unit di di 172 kabupaten dan kota, dari Kota Banda Aceh hingga kabupaten Merauke.

Untuk mencapai keberlanjutan ketersediaan energi, salah satu program diterapkan ialah menggantikan energi fosil secara bertahap. Pemerintah secara terus-menerus melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Beberapa program EBT, di antaranya penggunaan biodesel 20% (B20), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan bayu, serta panas bumi, penggunaan sistem pembangkit tenaga surya atap (roof top) dan PJU-TS, serta pengembangan kompor dan kendaraan listrik.

Untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian energi, Pemerintahan Jokowi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesia dan Blok Rokan dari Chevron untuk diserahkan kepada Pertamina, serta penguasaan mayoritas 51% setelah 51 tahun Indonesia hanya menggenggam 9,36% saham Freeport.

Sekadar wacana
Berbeda dengan paslon nomor urut 01, paslon nomor urut 02 hampir tidak mengemukakan visi energi, kecuali pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno, yang akan menurunkan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik dengan memberikan tambahan subsidi, yang akan dibebankan pada APBN, bukan dibebankan kepada BUMN.

Keputusan menurunkan harga BBM dan tarif listrik tidak semudah membalikkan tangan. Pasalnya, penetapan kedua komoditi itu sangat dipengaruhi varibel eksternal, yang tidak dapat dikontrol (uncontrollable) pemerintah. Variabel eksternal itu utamanya; fluktuasi harga minyak dan batu bara dunia serta pelemahan rupiah. Pada saat harga minyak dan batu bara dunia meroket, serta kurs rupiah melemah, hampir mustahil menurunkan harga BBM dan tarif listrik. Dalam kondisi tersebut, memang masih bisa dipaksakan menurunkan harga BBM dan tarif listrik. Namun, subsidi untuk menambal penurunan harga yang dibebankan pada APBN akan membengkak.

Masalahnya, pengeluaran subsidi selama ini selalu salah sasaran, lantaran penikmat subsidi ialah pemilik kendaraan bermotor dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Sementara itu, rakyat kecil yang miskin hampir tidak menikmati subsidi dari APBN karena rakyat miskin tidak pernah memiliki kendaraan bermotor. Ironisnya, penyelundup BBM ikut menikmati subsidi dari uang rakyat. Pasalnya, dengan penurunan harga BBM akan terjadi disparitas harga BBM di dalam dan luar negeri, yang memicu tindak pidana penyelundupan BBM.
Kedua paslon mestinya sudah mengomunikasikan visi energi jauh hari sebelum debat berlangsung sehingga visi itu bisa menjadi debat publik untuk mengkritisinya. Kalau visi energi sudah menjadi debat publik sebelumnya, publik tinggal menilai konsistensi komitmen dan strategi pencapaian visi energi paslon dalam debat kedua.  


 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Pada Sabtu (13/4) digelar debat kelima Pilpres 2019. Debat kali ini diikuti oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Debat ini akan mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan, dan industri. Menurut Anda, siapa yang akan unggul dalam debat kali ini?






Berita Populer

Read More