Media Lini Terdepan Berantas Hoaks

Penulis: Moazzam Malik Pada: Jumat, 08 Feb 2019, 09:45 WIB Opini
Media Lini Terdepan Berantas Hoaks

MI/Faishol Taselan

INDONESIA telah membuat pencapaian demokrasi yang mengesankan sejak 1998, serta membangun pluralisme yang signifikan dalam politik dan media. Sektor media yang berkembang pesat di Indonesia dipandang cukup dinamis, beragam, dan bebas. Kebebasan media sangat penting agar demokrasi berfungsi dengan baik. Tanpa itu, pihak yang berkuasa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo pernah mengatakan iklim media di Indonesia sudah membaik jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan. Reporters without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat ke-124 di dunia untuk kebebasan pers dan Freedom House menilai pers di Indonesia masih 'agak bebas' karena masih adanya kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan.

Terkadang sulit untuk mendapatkan keseimbangan dalam pemberitaan. Dengan konsentrasi kepemilikan media dan perubahan cara mengakses berita, terkadang kita cenderung hanya membaca, menonton, atau mendengarkan pendapat yang sejalan dengan kita. Media sosial semakin memperburuk efek itu.

Jaringan kita di media sosial sering mengarah ke echo chamber atau 'kamar gema' sebab sebagian orang cenderung memilih kelompok karena persamaan dalam ketertarikan ataupun pandangan. Kelompok itu rentan disalahgunakan para pembuat hoaks untuk kembali menyebarkan berita palsu yang bertujuan menyebarkan virus secara dramatis melalui jejaring online dan memicu emosi orang, bukan logika.

Ini cara cepat untuk menghasilkan uang atau memicu kontroversi. Tapi jangan lupa, biaya yang dibayar masyarakat cukup mahal karena hoaks merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan sistem politik serta memperluas kesenjangan pandangan. Memberantas hoaks di media sosial ialah tantangan besar yang saat ini dihadapi Indonesia, Inggris, dan dunia.

Garis depan

Indonesia berada di garis depan dalam memberantas hoaks karena tingginya penggunaan internet dan media sosial. Hoaks memengaruhi kehidupan, karier, dan masa depan serta masyarakat secara keseluruhan. Hoaks memolarisasi orang, menciptakan keresahan sosial dan merusak reputasi.

Banyak pemimpin dunia memperingatkan bahwa hoaks ialah salah satu ancaman terbesar yang dihadapi masyarakat. Untuk memberantasnya, dibutuhkan upaya dan komitmen yang kuat dari semua pihak--pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Semua memiliki kewajiban moral untuk melakukannya demi demokrasi dan kohesi sosial.

Konsekuensi hoaks mendorong semua lapisan masyarakat untuk bersikap skeptis dan berpikir kritis sebelum memercayai apa yang mereka baca dan mendorong kaum muda untuk melakukan hal yang sama. Kaum muda sangat rentan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Inggris. Sebuah kajian yang dilakukan parlemen Inggris yang tergabung dalam All-Party Parliamentary Group dan National Literacy Trust menemukan hanya 2% anak-anak dan remaja di Inggris yang dapat membedakan antara berita nyata dan palsu.

'Kesenjangan keterampilan' itu membahayakan dan bisa menimbulkan budaya ketakutan, kegelisahan, dan ketidakpastian di kalangan muda. Hal itu juga mengancam dan merusak masa depan demokrasi dan perdebatan politik. Dengan jumlah kaum milenial mencapai 35% dari total populasi 260 juta, Indonesia tengah berjuang melawan hoaks terutama jelang pilpres, 17 April mendatang.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mencatat ada 178 hoaks hanya dalam Januari 2019. Menkominfo telah mengambil inisiatif untuk memberikan taklimat mingguan untuk publik tentang berita palsu, sebagai upaya mengedukasi masyarakat. Kelompok masyarakat sipil juga telah melakukan langkah-langkah melalui deklarasi Masyarakat Anti-hoax Indonesia yang bertujuan mendorong masyarakat menggunakan sosial media untuk menyebarkan pesan positif demi kebaikan bangsa.

Organisasi media memiliki peran penting dalam mendukung inisiatif itu, dengan memastikan semua pembaca mereka memahami pentingnya melawan hoaks. Itu juga mendidik masyarakat untuk berpikir kritis tentang berita yang mereka konsumsi. Media memiliki peran penting untuk melakukan fact-checking atau pengecekan fakta untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat.

Literasi

Pengecekan fakta oleh media diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40/1999, dan tugas ini secara otomatis melekat pada setiap wartawan. Namun, dengan pesatnya perkembangan media digital dan budaya 'berbagi', informasi dengan mudah disebarkan tanpa disaring. Sejumlah organisasi media sekarang sudah membentuk tim 'pengecekan fakta', mendedikasikan halaman untuk pengecekan 'fakta atau tipuan' atas sebuah berita.

Beberapa portal berita juga telah bekerja sama dengan Facebook untuk memverifikasi konten berita sebelum dipublikasikan. Dengan 96 juta pengguna media sosial dan 130 juta pengguna internet, itu langkah cerdas untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi, membantu meningkatkan literasi media sosial.

Jika berhasil melawan hoaks, dunia akan belajar dari pengalaman Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pada Hari Pers Nasional ini, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil media-media di Indonesia dalam mendukung pemerintah memberantas hoaks.

Dalam kesempatan ini saya juga ingin mendorong rekan media untuk terus memperjuangkan kebenaran, mendukung literasi media, dan melawan hoaks. Maju terus pers Indonesia.

tiser

Jika berhasil melawan hoaks, dunia akan belajar dari pengalaman Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pada Hari Pers Nasional ini, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil media-media di Indonesia dalam mendukung pemerintah memberantas hoaks.
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More