Penegak Hukum Harus Maksimalkan Perjanjian MLA RI-Swiss

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Kamis, 07 Feb 2019, 08:45 WIB Politik dan Hukum
Penegak Hukum Harus Maksimalkan Perjanjian MLA RI-Swiss

MI/MOHAMAD IRFAN

PERJANJIAN mutual legal assistance (MLA) RI-Swiss yang awal pekan ini ditandatangani di Bern, Swiss, hanya bisa berdampak signifikan bila penegak hukum di Indonesia juga aktif dalam upaya pengungkapan berbagai kasus korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang.

‘’Penegak hukum juga tidak boleh berhenti melakukan setiap tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tahap akhir yang diharapkan, yakni pengembalian aset. Karena kan nanti ada prosesnya, pemeriksaan data, dokumen, dan lain-lain. Penegak hukum kita yang harus aktif,” ujar Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), ketika dihubungi kemarin.

Ia mengatakan, agar tidak mene-mui kendala, peningkatan kapasitas seluruh penegak hukum harus dilakukan. Termasuk sosialisasi terkait ketentuan teknis MLA yang harus dilakukan sebagai syarat agar permintaan Indonesia bisa dipenuhi Swiss.

“Harus dibuat jelas, seperti itu pengembaliannya harus ke mana, dan lain-lain. Karena biasanya tidak bisa bila hanya dikatakan dikembalikan ke negara. Jadi sebelum putusan dikeluarkan, kalau mau supaya ada pengembalian aset, harus dilihat dan sesuaikan bunyi putusannya,” ujar Yenti.

Yenti mengatakan, salah satu yang juga harus ditingkatkan kapasitasnya ialah KPK. Ia menilai selama ini KPK masih sangat jarang menggunakan tuntutan dengan undang-undang TPPU. Mereka masih lebih banyak hanya melakukan tuntutan dengan undang-undang tipikor.

“Nah kalau mau pengembalian aset itu harus pakai TPPU, tidak bisa hanya Tipikor. Jadi harus bisa melihat nanti penegak hukumnya, kalau sekiranya mengarah pada pengalihan atau penyimpanan aset dari korupsi atau narkoba misalnya di luar negeri, ke depan harus diselesaikan sebagai tindak pidana TPPU,” ujar Yenti.

KPK menyambut positif perjanjian MLA RI-Swiss ini. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penguat-an kerja sama internasional sangat penting artinya dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.  “Selain karena korupsi dan kejahatan keuangan lainnya sudah bersifat transnasional dan lintas negara, perkembangan teknologi informasi juga semakin tidak mengenal batas negara,” ucap Febri.

‘’Kapasitas penegak hukum juga sangat penting karena proses identifikasi mulai penyelidikan hingga penuntutan sangat penting untuk bisa menemukan adanya alat bukti atau hasil kejahatan yang berada di luar negeri,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, mengatakan DPR mendukung penuh segala upaya pemerintah dalam memberantas pidana pencucian uang.

DPR akan menunggu inisiatif pemerintah untuk dimulainya pembahasan ratifikasi perjanjian MLA RI-Swiss. “Proses ratifikasi nantinya akan melalui pembahasan di DPR terhadap perjanjian yang ditandatangani pemerintah,” ujar Charles. (Pro/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Debat perdana Pilpres 2019 menjadi ajang untuk menunjukkan impresi para kandidat Pasangan Calon Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Anda siapa yang unggul di debat perdana ini?





Berita Populer

Read More