Penyelarasan UU Migas dengan UU Energi

Penulis: Sampe L Purba Praktisi Masyarakat Energi Pada: Kamis, 07 Feb 2019, 01:30 WIB Opini
Penyelarasan UU Migas dengan UU Energi

MI/Duta

UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2007 (UU Energi) merupakan induk sekaligus muara dari kebijakan  energi di Indonesia. UU ini mencakup pengakuan dan pengaturan normatif terhadap energi sebagai sarana untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional.

Sebagai induk, UU itu menyentuh sumber daya energi baik sumber daya energi tidak terbarukan seperti hidrokarbon (minyak, gas, atau batu bara) maupun sumber daya energi baru dan  terbarukan seperti nuklir, panas bumi, sinar matahari, angin, dan terjunan air.

Sebagai muara, UU Energi berbicara mengenai pengelolaan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. UU itu juga mencakup secara garis besar arah pengaturan energi, cadangan penyangga energi, harga energi serta melahirkan institusi baru Dewan Energi Nasional (DEN). Tugas utama DEN ialah merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengubah paradigma energi dari sebagai sumber pendapatan menjadi modal pembangunan. Pesan Kebijakan Energi Nasional itu sangat tegas. Pertama, kemandirian energi dicapai dengan menjadikan energi sebagai modal pembangunan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan energi, untuk pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri, penyerapan tenaga kerja.

Bagaimana dengan UU Migas
UU Minyak dan Gas bumi [UU Nomor 22 Tahun 2001 yang lahir mendahului induknya (UU Energi)] tampaknya memiliki aksentuasi yang berbeda. UU itu hadir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi dan sedikit mendegradasi peran migas. UU sebelumnya (UU Prp 44 Tahun 1960) menempatkan migas sebagai alat pertahanan. Sekarang migas tergeser menjadi sekadar sumber daya alam strategis yang merupakan komoditas vital. BP Migas dibentuk sebagai institusi baru pelaksana kewenangan manajerial pemerintah dalam hubungan kontraktual dengan investor hulu migas.

Sekalipun masih tebersit peran negara, UU itu didesain senapas dengan tuntutan pasar. Dalam implementasinya, kedua peran tersebut tampaknya tidak selalu mulus. Ada peran negara yang tetap ingin dipertahankan sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945, tetapi pada saat yang sama, napas dan jiwa UU yang lain yang diperkenalkan pada awal reformasi terasa tajam.

Jiwa dari UU Antimonopoli, UU Otonomi Daerah, dan UU Keuangan Negara dicangkokkan di sana-sini, membuat UU itu terasa berat. Kurang lincah dan penuh ruang intepretasi antara domain publik dan hukum korporasi. Dalam beberapa peristiwa tertentu bahkan tidak jelas siapa yang menjadi leading sector.

Tidak kurang dari empat kali UU Migas dimohon uji material di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lebih dari 20 butir gugatan (posita). Uji materi dilakukan berbagai kalangan seperti aktivis pegiat hukum, politikus perorangan, anggota parlemen, komunitas organisasi keagamaan, hingga juru parkir. Yang paling fenomenal ialah gugatan pada 2012 yang bermuara pada bubarnya BP Migas.

Sesuai dengan putusan MK tersebut (pertimbangan hukum butir 3.22) sambil menunggu aturan yang baru, fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan kementerian (dalam hal ini Kementerian ESDM). Selanjutnya pemerintah membentuk SKK Migas sambil menunggu adanya revisi UU Migas.

Sejak 2012 hingga saat ini (2019) rencana revisi UU Migas selalu masuk prolegnas (program legislasi nasional). Selalu hangat menjelang akhir masa sidang parlemen, dan lebih intensif lagi tarikan tensinya setiap menjelang pemilu.

Dunia industri migas berharap bahwa UU Migas yang baru hendaknya disusun secara komprehensif, visioner, fleksibel, dan tidak multiinterpretasi. Semangat dan visi UU Energi harus tecermin di dalamnya. Bukankah kebijakan energi nasional telah mengubah paradigma energi dari sumber pendapatan menjadi modal pembangunan? Apa artinya? Yang terutama dan paling utama ialah menggeser titik pandang keberhasilan industri migas dari rezim penerimaan negara ke berkembangnya rezim bisnis dan peningkatan nilai tambah.

Menggeser dari perspektif kinerja yang bersifat tahunan dan jangka pendek ke arah cakrawala bisnis jangka panjang dan berkelanjutan.

Upaya penemuan cadangan migas baru, alih teknologi, penguatan kapasitas nasional, dan nilai tambah makro hendaknya lebih mengemuka jika dibandingkan dengan ritual tahunan pembahasan asumsi makro di DPR yang lebih banyak berkutat soal jumlah target liftings, cost recovery, dan asumsi harga minyak.

Dunia migas ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Secara faktual lapangan-lapangan migas yang ada ialah lapangan tua, kadar air (water cut) tinggi, serta infrastruktur yang uzur. Prospek yang masih terbuka ialah ke arah laut dalam dan wilayah timur yang secara teknologi lebih mahal dan lokasi lebih terpencil.

Di sisi lain, negara-negara di sekitar kawasan menawarkan fiscal terms yang variatif dan kompetitif. Upaya pemerintah memperkenalkan gross split ialah salah satu inovasi merespons kelesuan pasar. Selain dari sektor migas, kecenderungan dunia saat ini mengarah ke energi terbarukan dan energi bersih dengan adanya kampanye masif pengurangan karbon polutif.

Lebih substantif
UU yang baru hendaknya didesain mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman milenial. Pertukaran data global dalam revolusi industri teknologi industri 4.0 ataupun tahapan selanjutnya misalnya. Itu memiliki protokol dan hukum-hukumnya sendiri.

Terlalu menonjolkan sisi romantisme regulasi dan proteksi nasionalisme kaku dalam industri hanya akan mengurangi daya juang kompetisi dan inovasi di tengah dunia yang bergerak maju secara eksponensial. Di sinilah kebijakan dan  kenegarawanan serta visi para legislator dan para pemangku kepentingan diuji.

UU Migas ke depan juga hendaknya memuat hal-hal yang lebih substantif. Harus ada demarkasi yang jelas antara domain pemerintah dan bisnis. Demikian juga dalam konteks perizinan, standardisasi teknis, lingkungan, dan tata kelola kelembagaannya.

Harus jelas, terukur, dan memberi kepastian. Tumpang-tindih kewenangan harus dihindarkan. Deskripsi otoritas dan tanggung jawab antara regulator, pelaksana kuasa pertambangan, dan kontraktor pelaksana harus jelas. Dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kekhasan industri yang berbeda, kiranya UU tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat dijadikan sebagai sebuah model acuan.

tiser
 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More