Imlek, Reformasi, dan Keindonesiaan Kita

Penulis: Lidya Christin Sinaga Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI Pada: Rabu, 06 Feb 2019, 01:30 WIB Opini
Imlek, Reformasi, dan Keindonesiaan Kita

MI/Seno

IMLEK tahun ini menandai 20 tahun perjalanan sekaligus perjuangan etnik Tionghoa mencapai kesetaraan dalam bingkai RI yang majemuk. Meskipun baru pada 2002 Imlek menjadi hari libur nasional, perjuangan untuk mencapainya sudah dimulai sejak 1999 ketika Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) mengirimkan surat permohonan untuk merayakan Imlek secara terbuka kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) (Buletin PSMTI, 20 Januari 2014). Gusdur merespons, yang kemudian memutuskan Imlek sebagai hari libur fakultatif.
    
Reformasi tidak hanya menghasilkan pergantian rezim, tetapi juga perubahan kebijakan yang menyangkut hak-hak kewarganegaraan khususnya hal kependudukan dari etnik Tionghoa. Secara bertahap, dampak dari perubahan kepemimpinan nasional pasca-Orba cenderung lebih mendukung bagi perjuangan kesetaraan etnik Tionghoa.
     
Hal ini diawali Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan dua kebijakan terkait etnik Tionghoa, yaitu Inpres No 26/1998 yang menghapuskan istilah pribumi dan nonpribumi, serta mengarahkan agar semua pejabat pemerintahan memberikan layanan yang sama terhadap setiap warga negara, dan Inpres No 4/1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI).
     
Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Presiden Gusdur diterbitkan Keppres No 6/2000 tentang pencabutan Inpres No 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat tradisional Tiongkok. Sejak saat itu, etnik Tionghoa di RI dapat merayakan seluruh hari raya keagamaan dan adat istiadatnya secara terbuka.
    
Hal ini semakin dipertegas pada masa Pemerintahan Presiden Megawati yang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keppres No 19/2002. Wujud dari perbaikan perlakuan terhadap etnik Tiongkok masih berlangsung di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang melahirkan beberapa kebijakan, antara lain UU No 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik serta Keputusan Presiden No 12/2014 yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No SE-06/PRES.KAB/6/1967.
   
Keppres ini menjadi dasar berlangsungnya semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perubahan istilah ‘orang dan/atau komunitas Tjina/China/Cina’ menjadi ‘orang dan/atau komunitas Tionghoa’ serta mengganti penyebutan negara ‘Republik Rakyat China’ menjadi ‘Republik Rakyat Tiongkok”. Selain itu, pada kurun waktu yang sama lahirlah UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan yang memberikan jaminan hukum bagi warga Tionghoa, terutama terhadap status kewarganegaraannya.

Multikulturalisme
Wacana multikulturalisme kembali mengemuka seiring perkembangan demokrasi di RI yang membuka ruang kembalinya politik identitas. Pada tataran negara, aspek rekognisi diperlihatkan melalui terbitnya kebijakan-kebijakan reformis di atas yang bersifat inklusif terhadap etnik Tionghoa.
    
Namun, setelah dua dekade reformasi ini kita masih disuguhkan dengan merebaknya narasi yang cenderung melestarikan stereotip negatif tentang Tionghoa dan pemaksaan ide pembauran.          
     
Padahal, dengan pendekatan multikulturalisme seharusnya keragaman itu semakin diperkuat. Ada pula upaya untuk mengait-ngaitkan fenomena kebangkitan Tiongkok, selain mempolitisasi relasi Indonesia-Tiongkok yang meningkat. Seraya menciptakan ketakutan publik akan ‘hantu’ komunisme. Di saat yang sama menginsinuasikan keraguan akan nasionalisme warga negara dari etnik Tionghoa.
     
Melihat kondisi yang paradoksal, yaitu perkembangan baik yang berlangsung di tataran kebijakan terkait dengan etnik Tionghgoa dan realitas pahit yang masih dirasakan harus diakui masih ada kesenjangan. Faktanya, sentimen terhadap etnik Tionghoa ini masih tersulut, apalagi dengan keberadaan konteks peristiwa politik tertentu seperti pemilu.
     
Kemungkinan, pola pikir sebagian dari masyarakat RI belum sepenuhnya menerima warga negara dari etnik Tionghoa sebagai bagian yang utuh dari kebinekaan kita. Pengetahuan yang masih terbatas soal etnik Tionghoa, dan bahkan mengenai negara Tiongkok hari ini, mengakibatkan taktik lama yang kerap digunakan kepentingan-kepentingan politik hari ini untuk terus menganggap etnik Tionghoa sebagai liyan atau other di rumah besar Indonesia langgeng dipakai.
    
Berbagai strategi, baik pada level individu maupun komunitas, telah dilakukan untuk membuka kembali lembaran sejarah yang selama ini tertutup oleh sisa warisan zaman kolonial dan Orba yang dengan sengaja menciptakan jargon politik ‘masalah Tiongkok’ untuk memaksa program asimilasinya (Mona Lohanda, 2002).
    
Azmi Abubakar yang dengan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa-nya berupaya menyuguhkan kembali cerita sejarah besar perjuangan etnik Tionghoa sebelum maupun sesudah kemerdekaan RI. Kehadiran Forum Diskusi Budaya Tionghoa di Semarang juga patut diapresiasi.
     
Mely G Tan (1981) yang melihat bahwa ‘masalah Tionghoa’ sebagai bagian dari kenyataan kebinekaan masyarakat Indonesia ini mengharuskan ‘suatu pengetahuan dan pengertian yang lebih mendalam mengenai sejarah dan peranan golongan minoritas ini dalam masyarakat luas’.
    
Dalam konteks hari ini yang tidak banyak berubah, untuk itu, mengutip pernyataan Yudi Latif dalam Diskusi Budaya Peranakan Tionghoa di Kompas, 15 November 2018, menjadi krusial pula upaya membuka seluruh ruang perjumpaan untuk bertemu secara setara bagi semua identitas. ‘Ruang perjumpaan secara setara’ ini menjadi kata kunci ketika secara umum, persoalan identitas Tionghoa masih bersemayam karena persoalan prasangka di satu sisi dan trauma serta alasan keamanan di sisi yang lain.

Wawasan kebangsaan
Hal-hal di atas terpotret dalam hasil penelitian Pusat Penelitian Politik LIPI 2018 bertajuk Respons Etnik Tionghoa mengenai Kebijakan Negara terhadap Etnik Tionghoa Pasca-Orba. Sebagai kontribusi untuk penyusun kebijakan, penelitian ini memberi catatan rekomendasi agar pemerintah ‘hadir’ melalui beberapa cara.
     
Pemerintah tidak hanya wajib bertanggung jawab dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan rasa aman, hak-hak sosial, ekonomi, politik bagi warga negara Tionghoa, tetapi juga dalam bentuk sosialisasi kebijakan serta pengawasan implementasi kebijakan negara di daerah.
    
Selain itu, pemerintah mesti bertanggung jawab atas sektor pendidikan kita. Termasuk di antaranya memfasilitasi inisiatif dari masyarakat untuk menambah wawasan kebangsaan lewat pendidikan di akar rumput. Baik itu yang diinisiasi kalangan etnik Tionghoa maupun non-Tionghoa, masyarakat perkotaan maupun pinggiran/perdesaan. Apalagi, mengingat segregasi sosial dan tingkat pemahaman tentang isu-isu antidiskriminasi dan kebangsaan yang cukup jauh.
    
Upaya-upaya yang diusulkan tim peneliti ini krusial untuk membangun pemahaman terus-menerus kepada masyarakat dari berbagai etnik tentang masalah kebangsaan. Selain dapat meningkatkan literasi serta memutus rantai kebencian terhadap ras dan etnik yang berbeda.  
     
Pengakuan dari negara harus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk kebijakan yang menjamin perayaan-perayaan agama dan tradisi seperti Imlek, tetapi juga masuk hingga aspek pendidikan anak bangsa. Hanya dengan jalan ini, reformasi kita dapat bermakna bagi pembangunan keindonesiaan yang inklusif.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More